Wamenko Polkam: Kualitas Demokrasi Jadi Prasyarat Capai Visi Indonesia Emas 2045

Demokrasi merupakan salah satu pilar utama yang menopang stabilitas nasional dan pembangunan berkelanjutan, sehingga kualitasnya menjadi prasyarat penting dalam transformasi politik dan tata kelola pemerintahan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus dalam acara “Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025” yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis, 21 Mei 2026.

Dalam paparannya, Wamenko Polkam mengemukakan bahwa Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, terus mengalami konsolidasi pembangunan demokrasi yang semakin berkualitas, baik secara prosedural maupun substansial. Menurutnya, sebagai negara multikultural, Indonesia memiliki karakteristik demokrasi yang khas dan tidak dapat disamakan dengan negara lain.

“Di tengah keberagaman tersebut, kami terus berharap serta berupaya agar praktik demokrasi di setiap lini kehidupan bangsa diwarnai suasana yang sejuk dan damai, sehingga demokrasi dapat berjalan sesuai dengan akar budaya dan nilai-nilai kebhinekaan yang kita miliki,” ujar Lodewijk.

Ia menegaskan bahwa evaluasi mendalam terhadap capaian IDI merupakan langkah awal yang krusial dalam menentukan arah pembangunan pada tahun-tahun berikutnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. “Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan menjadi sarana evaluasi indikator demokrasi secara berkesinambungan, terukur, dan strategis,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wamenko Lodewijk menekankan bahwa IDI harus dijadikan sebagai alat ukur sekaligus kompas perbaikan demokrasi demi menyongsong kemajuan pembangunan nasional. “Peningkatan kualitas demokrasi akan memperkuat kualitas kelembagaan, menjamin kesetaraan dan kebebasan, menjaga stabilitas politik, menurunkan konflik, serta mendorong kemajuan ekonomi nasional,” jelasnya.

Sementara itu, ke depan Tim IDI Pusat akan melakukan diseminasi, pendampingan, dan konsultasi ke berbagai daerah guna memperkuat program penguatan demokrasi serta meningkatkan capaian target-target pembangunan demokrasi di tahun-tahun mendatang. “Kemenko Polkam selaku koordinator atau pengampu capaian IDI, bersama dengan kementerian atau lembaga terkait, Kemendagri, Kemen PPN/Bappenas, dan BPS RI, mendorong penuh upaya memperkokoh demokrasi, sehingga kami membutuhkan kerja sama seluruh pihak,” ungkap Lodewijk.

Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus juga menekankan bahwa penguatan demokrasi harus dilakukan secara kolaboratif. “Pentingnya kolaborasi dari pemerintah pusat dan daerah, legislatif, aparat penegak hukum, akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat,” jelasnya.

Selanjutnya, Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Heri Wiranto selaku Ketua Penyelenggara menyebutkan bahwa proses pengukuran IDI dihasilkan atas kerja sama lintas sektoral yang melibatkan Kemenko Polkam, Badan Pusat Statistik (BPS), serta didukung oleh Kemendagri, Bappenas, kementerian atau lembaga sumber data dan pendukung IDI, pemerintah daerah, akademisi, dan unsur masyarakat secara umum. “Kegiatan ini pun dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, hal ini mencerminkan komitmen kita dalam upaya memperkuat IDI di daerahnya masing-masing,” ungkap Heri.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut, Kemenko Polkam memberikan apresiasi kepada lima daerah dengan capaian IDI tahun 2025 tertinggi. Peringkat pertama diraih oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 89,79, disusul Provinsi Bali di peringkat kedua dengan nilai 88,73, Provinsi Jawa Tengah di peringkat ketiga dengan nilai 86,72, Provinsi Kalimantan Barat di peringkat keempat dengan nilai 86,17, dan Provinsi Jawa Timur di peringkat kelima dengan nilai 84,05.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Jawa Tengah H. Taj Yasin Maimoen, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Kalimantan Barat, serta berbagai perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seluruh Indonesia.