Penundaan Musda Golkar Sulsel: Rekonsiliasi Internal Dinilai Jadi Alasan di Balik Mundurnya Jadwal

Ketidakpastian mengenai waktu penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI Partai Golkar Sulawesi Selatan terus menjadi sorotan, terutama setelah dua nama kuat diprediksi akan bertarung memperebutkan kursi ketua, yakni Ilham Arief Sirajuddin dan Munafri Arifuddin. Hingga saat ini, jadwal pasti forum tertinggi partai berlambang pohon beringin di tingkat provinsi itu belum juga menemui titik terang. Pelaksana Tugas Ketua Golkar Sulsel, Muhidin M Said, yang sedianya ditugaskan untuk menggelar Musda, masih bungkam ketika ditanyai mengenai pelaksanaan agenda partainya.

Menanggapi dinamika tersebut, Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Hasanuddin, Endang Sari, memberikan pandangannya dari perspektif kelembagaan partai. Menurutnya, kondisi Musda Golkar Sulsel yang belum terlaksana hingga saat ini mencerminkan karakteristik khas partai tersebut yang selalu mengedepankan aspek rekonsiliasi menuju aklamasi, dibandingkan membiarkan terjadinya perpecahan terbuka.

“Dalam tradisi politik Golkar, proses konsolidasi memang membutuhkan waktu dan momentum yang sangat tepat agar seluruh faksi yang ada di dalam internal partai dapat terakomodasi secara merata,” jelas Endang, Jumat (15/5/2026).

Mantan Komisioner KPUD Makassar ini menekankan bahwa rekonsiliasi dalam tubuh Golkar bukan sekadar bentuk kompromi politik biasa, melainkan telah menjadi bagian dari mekanisme pelembagaan partai politik yang terus dijalankan secara konsisten, khususnya di Sulawesi Selatan. Jika ditinjau dari kajian ilmu politik melalui teori pelembagaan partai, Endang memaparkan bahwa sebuah partai yang mapan ditandai oleh kemampuannya dalam menjaga stabilitas internal serta kemahiran dalam mengelola konflik, termasuk bagaimana partai mampu menyalurkan berbagai aspirasi melalui mekanisme yang teratur.

Oleh karena itu, Endang berpendapat bahwa keterlambatan pelaksanaan Musda ini sebaiknya tidak dipandang sebagai tanda adanya krisis di internal Golkar Sulsel. Sebaliknya, fenomena ini lebih merupakan upaya strategis dari partai untuk mencari momentum terbaik agar hasil musyawarah tersebut nantinya dapat diterima secara luas, baik oleh seluruh kader internal maupun oleh masyarakat umum.

“Kita tahu bersama sejarah panjang Golkar, yang menghindari polarisasi tajam dan selalu memilih jalan aklamasi sebagai bentuk legitimasi kolektifnya,” tutup Endang.