Masyarakat Sipil Temui KWI, Soroti Krisis Moral dan Hukum dalam Tata Kelola Negara

Jakarta, Rabu siang itu, suasana di kantor Konferensi Waligereja Indonesia terasa berbeda. Sebuah delegasi yang terdiri dari berbagai wajah lintas generasi dan profesi tiba untuk bertemu pimpinan KWI. Mereka datang dengan satu keresahan yang sama: melihat praktik kebangsaan yang dinilai semakin menjauh dari cita-cita awal republik ini didirikan.

Dipimpin oleh Sudirman Said, rombongan itu diterima langsung oleh Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo dan Ketua KWI Mgr. Antonius Subianto Bunjamin. Pertemuan pada 15 April 2026 ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah sebuah ikhtiar, kata Sudirman, untuk mengubah gelombang keresahan publik menjadi sebuah gerakan nyata.

“Kami datang untuk mengasah nurani,” ujar Sudirman.

“Para tokoh agama adalah sandaran moral kita. Dan saat ini, yang hilang dari suasana bernegara bukan cuma moralitas, tapi juga spiritualitas dan ideologi. Rasanya hampa.”

Baginya, solusi untuk persoalan sekarang harus melampaui politik biasa. Bukan politic as usual apalagi perebutan kekuasaan yang brutal. Ia menekankan, semua harus ditopang dua pilar: keluhuran budi yang membimbing perilaku pemimpin, dan penegakan hukum yang mendisiplinkan semua pihak.

“Kami ingin mendengar nasihat yang lahir bukan cuma dari ilmu, tapi dari kedalaman spiritual,” lanjutnya.

Benang merah percakapan itu dirajut oleh Yanuar Nugroho. Ia menekankan peran krusial otoritas moral di saat batas antara benar dan menguntungkan kian kabur. “Krisis sosial itu buah dari krisis moral. Ketidakadilan struktural terjadi karena kita gagal memilih jalan yang etis,” tegas Yanuar.

Dari sisi hukum, Feri Amsari menyoroti sikap penguasa yang kerap menerabas konstitusi. Suaranya lantang.

“Konstitusi bilang A, yang dilakukan presiden Z. Akhirnya aturan disetel ulang semaunya. Kalau begini terus, ancaman buat negeri ini sangat nyata.”

Sorotan pedas juga datang dari dunia usaha. Anton Supit tak ragu menyebut inkompetensi para pengambil kebijakan sebagai bahaya yang bahkan melebihi kejahatan. Ia merujuk riset yang mengungkap empat defisit memprihatinkan: lapangan kerja, investasi, fiskal, dan yang paling parah, kepercayaan.

“Penyebabnya tiga hal: tidak ada kepastian hukum, tidak ada kapabilitas, dan modal yang menyusut,” papar Anton.

Di sisi lain, isu kesehatan sosial dan kebijakan luar negeri juga tak luput. Diah Satyani Saminarsih menggambarkan betapa masyarakat marjinal semakin terhimpit oleh kebijakan yang terlalu menyederhanakan masalah. Sementara Shofwan Al-Banna mengkritik kebijakan luar negeri yang impulsif dan egois, berakar pada personalisasi kekuasaan yang berlebihan.

Aktivis Yogyakarta, Untoro Hariadi, punya catatan keras. Partai politik, katanya, kini lebih mirip pasar transaksi ketimbang ruang partisipasi. Republik ini seperti mengeksklusi publiknya sendiri. Solusinya? “Perkuat masyarakat sipil. Jadikan mereka pilar yang punya daya tawar tinggi,” ajak Untoro.

Mendengar semua curahan hati itu, Ketua KWI Mgr. Antonius Subianto Bunjamin terlihat tersentuh. Ia mengapresiasi keberanian dan konsistensi para pegiat masyarakat sipil ini.

“Kehadiran Anda semua seperti multivitamin bagi kami,” ungkapnya.

“Ini meneguhkan kami untuk tetap berdiri sebagai komunitas pengharapan. Kami diajak untuk menyuarakan kebenaran lebih lantang lagi.”

Kardinal Suharyo juga menyampaikan kekagumannya. Perjuangan yang dilandasi cinta tanah air dan iman yang mendalam, menurutnya, adalah modal penting. Namun ia mengingatkan, tantangan bangsa ini sekarang sangat berat.

“Kita sudah merdeka secara fisik, tapi sedang berhadapan dengan ‘dosa struktural’,” kata Kardinal.

Itu adalah kekuatan jahat yang menyusup ke dalam sistem kita. Karena itu, posisi moral harus teguh, tanpa kompromi untuk kepentingan politik sesaat.

“Inspirasi kita adalah iman. Agama boleh beda, tapi imannya satu. Kita berbicara demi moralitas murni, untuk Tuhan dan untuk Tanah Air,” pungkasnya menutup pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh refleksi itu.