Dugaan Nepotisme Warnai Usulan Penerima Bedah Rumah di Desa Nagauleng, Bone

- Senin, 30 Maret 2026 | 11:00 WIB
Dugaan Nepotisme Warnai Usulan Penerima Bedah Rumah di Desa Nagauleng, Bone

Program bedah rumah di Desa Nagauleng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, tiba-tiba jadi perbincangan panas. Bukan karena kegagalan teknis, melainkan lantaran daftar calon penerimanya yang dianggap warga janggal. Isu nepotisme pun menyeruak.

Menurut sejumlah saksi, nama-nama yang diusulkan pemerintah desa justru didominasi oleh orang dalam. Mulai dari perangkat desa aktif hingga anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bahkan, kabarnya, mereka masih satu keluarga anak dan bapak.

“Nama-nama yang diusulkan menerima, Abubakar, Sudirman, Lukman, Adil Akbar itu anak sama bapak semua,” ujar seorang warga yang enggan namanya dipublikasi, Senin (30/3/2026).

“Bahkan Sudirman itu Anggota BPD dan istrinya aparat desa di Desa Nagauleng,” tambahnya.

Yang lebih memantik kecemburuan, para calon penerima itu disebut-sebut bukanlah orang baru dalam menerima bantuan. Mereka juga dinilai tidak memenuhi syarat utama: kemiskinan dan kondisi rumah yang memprihatinkan.

“Nama-nama itu, semua orang dekatnya pak desa, kerja di kantor desa. Itupun rumahnya, rumah batu. Sangat tidak bersyarat menerima bantuan,” tukas sumber tersebut.

Padahal, jelasnya, bantuan ini sejatinya untuk warga kurang mampu yang rumahnya nyaris rubuh. “Masih banyak warga dengan kondisi rumah yang tidak layak huni, namun justru tidak masuk dalam daftar usulan. Kalau memang untuk masyarakat miskin, seharusnya yang diprioritaskan itu warga yang benar-benar membutuhkan. Ini malah aparat desa yang diusulkan,” ujarnya.

Di sisi lain, warga lain mendesak transparansi. Mereka ingin tahu bagaimana kriteria dan mekanisme seleksinya. Proses yang tertutup, khawatir mereka, hanya akan menyuburkan kecemburuan dan merusak kohesi sosial di desa.

Sekdes: Itu Baru Usulan, Bisa Diganti

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Sekretaris Desa (Sekdes) Nagauleng, Nurlaelah, membantah bahwa daftar itu sudah final. Menurutnya, nama-nama yang beredar masih sebatas usulan awal.

“Pemerintah desa siap mengganti nama-nama yang diusulkan jika memang dianggap tidak memenuhi syarat,” katanya dengan tegas.

Editor: Redaksi MuriaNetwork


Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar