Pemprov Kaltim Pastikan Dana Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Dikembalikan

MURIANETWORK.COM – Sorotan Presiden Prabowo Subianto soal belanja mobil dinas gubernur yang dinilai tidak efisien akhirnya mendapat tanggapan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan, persoalan pengadaan mobil senilai Rp8,5 miliar itu sudah diselesaikan. Caranya? Dengan mekanisme pengembalian dana.

Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal, secara administratif proses pengadaan itu memang sudah dinyatakan selesai. Alasannya sederhana: mobilnya sama sekali belum pernah dipakai untuk urusan dinas.

“Secara hitungan dan administratif proses pengadaan dianggap sudah tuntas, karena mobil tersebut belum pernah dipakai ke lapangan,” jelas Faisal di Samarinda, Jumat (20/3).

Lalu, bagaimana rincian uangnya? Faisal membeberkan, nilai kontrak pembeliannya memang Rp8,5 miliar. Tapi, dana yang benar-benar cair ke penyedia cuma Rp7,5 miliar. Lho, selisihnya kemana?

Ternyata, selisih Rp1 miliar itu untuk pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang kewajibannya dibayar oleh Pemprov. Uang pajak itu, kata Faisal, sudah disetor ke kas pemerintah pusat. Sekarang tinggal proses pengembaliannya saja yang masih berjalan, lewat koordinasi dengan Ditjen Pajak. Proses ini diperkirakan makan waktu dua sampai tiga bulan.

Nah, angka Rp8,5 miliar itu sebenarnya sudah paket lengkap. Di dalamnya sudah termasuk pajak, bea balik nama, ongkir antar pulau, asuransi, sampai margin keuntungan dealer. Pengadaannya juga lewat penunjukan langsung mekanisme yang dianggap sah karena distributor resminya cuma ada satu, dan itu berada di Jakarta.

“Melalui penyelesaian administrasi dan upaya penarikan kembali dana pajak secara transparan ini, Pemprov Kaltim membuktikan komitmen dalam mendukung efisiensi anggaran sesuai arahan tegas dari pemerintah pusat,” tegas Faisal.

Pernyataan ini jelas ingin meredam komentar pedas Presiden Prabowo sehari sebelumnya. Saat menjamu sejumlah jurnalis di Bogor, Kamis (19/3), Prabowo secara terbuka menyindir banyak pejabat daerah yang dinilainya boros.

“Banyak pejabat itu, menurut saya tidak efisien. Anda lihat sendiri, kita buka-bukaan ya. Ada pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 M,” ujar Prabowo.

“Saya presiden Republik Indonesia, saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya Rp700 juta itu,” tambahnya.

“Mungkin karena ini presiden, ada antipeluru, mungkin harganya Rp1 M, tapi tidak Rp8 M,” sambungnya lagi.

Mobil yang jadi buah bibir itu adalah Range Rover hybrid tipe 3.0 LWB PHEV P460e berwarna putih, yang semula disiapkan untuk Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Setelah ramai dan jadi polemik, Rudy akhirnya membatalkan penggunaannya. Di awal Maret lalu, dia juga sudah menyampaikan permohonan maaf ke publik. Sekarang, tinggal menunggu proses pengembalian dana pajaknya tuntas.