Menlu Tegaskan Misi TNI di Gaza Murni Kemanusiaan, Bukan Operasi Militer

Di Washington DC, Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penjelasan tegas soal misi TNI di Gaza. Dalam keterangan pers Jumat malam (20/2/2026), ia menegaskan bahwa ribuan prajurit yang dikirim secara bertahap itu sama sekali tidak bertujuan untuk operasi militer. Mereka punya tugas lain.

"National caveat kita sudah disampaikan," ujar Sugiono, dengan nada lugas.

"Bahwa kita tidak melakukan operasi militer, tidak melakukan pelucutan senjata, dan tidak melakukan demiliterisasi."

Jadi apa peran mereka? Menurut penjelasan Menlu, tugas utama pasukan Indonesia adalah kemanusiaan: melindungi masyarakat sipil. Namun begitu, mereka tetap berhak mempertahankan diri jika diserang, tentu saja sesuai aturan keterlibatan atau rule of engagement yang berlaku.

Struktur komando ISF sendiri menempatkan Amerika Serikat sebagai force commander. Yang menarik, Indonesia mendapat posisi strategis sebagai salah satu dari tiga deputi, tepatnya di bidang operasi. Sugiono melihat ini bukan hal sepele. Penunjukan itu, katanya, adalah bentuk penghormatan. Rekam jejak prajurit Indonesia dalam berbagai misi perdamaian dunia dinilai menjadi modal kepercayaan yang kuat.

Di sisi lain, proyeksi kekuatan ISF ke depan cukup besar. Komandan Jasper Jeffers menyebut angka sekitar 20.000 tentara dan 12.000 polisi akan dikerahkan untuk memulihkan Gaza pascaperang. Wilayah Rafah disebut-sebut akan menjadi lokasi awal penugasan.

Komitmen Indonesia sendiri sudah berulang kali ditegaskan. Sehari sebelumnya, dalam pertemuan di Donald J. Trump Institute of Peace, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan penuh.

"Gencatan senjata merupakan capaian riil. Kami memuji capaian ini dan menegaskan komitmen untuk berkontribusi mengirimkan prajurit dalam jumlah signifikan," kata Prabowo.

Bahkan, angka 8.000 prajurit yang semula disebut bisa bertambah jika diperlukan. Intinya, pemerintah memastikan semua langkah ini berlandaskan prinsip kemanusiaan yang kokoh. Perlindungan warga sipil dan kepatuhan pada hukum internasional tetap jadi kompas utamanya, meski medannya rumit.