Pemerintah Salurkan Rp15 Triliun Bansos PKH dan Sembako Jelang Ramadan 2026

MURIANETWORK.COM - Pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako telah dimulai secara bertahap pada awal Ramadan 2026. Percepatan pencairan ini bertujuan agar jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan lebih tenang selama menjalani ibadah puasa. Hingga akhir Februari, realisasi penyaluran kedua program tersebut telah mencapai puluhan triliun rupiah.

Realisasi Penyaluran Hingga Akhir Februari

Data terbaru dari Kementerian Sosial menunjukkan progres penyaluran yang signifikan. Untuk triwulan pertama tahun 2026, dana PKH telah sampai ke tangan 8,94 juta KPM dengan nilai lebih dari Rp6 triliun, atau setara dengan 89,4 persen dari target. Sementara itu, bantuan Sembako telah diterima oleh lebih dari 15 juta KPM dengan nilai mencapai Rp9 triliun, merealisasikan 86,9 persen dari anggaran.

Secara keseluruhan, total dana bansos yang telah digelontorkan pemerintah hingga akhir bulan lalu telah menembus angka Rp15 triliun. Anggaran besar ini dialokasikan untuk meringankan beban hidup keluarga-keluarga prasejahtera di berbagai penjuru tanah air.

Penanganan Penerima Baru dan Tantangan Administrasi

Meski mayoritas dana telah cair, proses penyaluran belum sepenuhnya tuntas. Terdapat sekitar 3 juta penerima baru gabungan dari program PKH dan Sembako yang masih menjalani proses administrasi. Penerima baru ini merupakan hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa kendala utama terletak pada kepemilikan rekening bank. Sebagian besar penerima baru tersebut belum memiliki rekening, sehingga pemerintah harus melakukan pembukaan rekening kolektif atau burekol.

"Setiap triwulan ada penerima manfaat baru hasil pemutakhiran DTSEN, sebagian besar belum memiliki rekening. Maka itu ada namanya buka burekol dan perlu waktu 1–2 bulan untuk burekol-nya itu," jelas Gus Ipul di Jakarta, Sabtu (21/2/2026).

Selain melalui burekol di jaringan bank Himbara dan BSI, pemerintah juga menyiapkan skema alternatif penyaluran via PT Pos Indonesia untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Prioritas untuk Daerah Terdampak Bencana

Perhatian khusus juga diberikan kepada daerah-daerah yang baru saja dilanda musibah. Kementerian Sosial memprioritaskan penyaluran bantuan bagi KPM di wilayah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Hingga saat ini, sebanyak Rp1,8 triliun telah disalurkan kepada 1,7 juta KPM di ketiga provinsi tersebut. Pemerintah menargetkan seluruh proses penyaluran, termasuk untuk daerah bencana, dapat diselesaikan tepat waktu.

"Semua sudah salur dan insya Allah di akhir Februari ini tuntas," ujar Gus Ipul menegaskan.

Persiapan Bantuan Sosial Adaptif

Di luar bansos reguler, Kemensos juga telah menyiapkan program Bansos Adaptif dengan nilai anggaran lebih dari Rp2 triliun. Bantuan ini dirancang untuk situasi khusus, mencakup logistik darurat, santunan kematian sebesar Rp15 juta per jiwa, serta bantuan isi hunian senilai Rp3 juta per keluarga.

Dari total anggaran adaptif tersebut, sebagian dana telah siap salur. Gus Ipul melanjutkan, "Intinya dari Rp2 triliun lebih, untuk penyaluran sudah ada di rekening dan tinggal menyalurkan itu ada Rp600 miliar lebih. Sisanya kami masih mengajukan ABT (Anggaran Belanja Tambahan)."

Langkah-langkah ini menunjukkan upaya pemerintah untuk tidak hanya menyalurkan bantuan rutin, tetapi juga menyiapkan respons yang cepat dan fleksibel terhadap berbagai dinamika sosial dan bencana yang terjadi di masyarakat.