Hari Pers Nasional 2026: Tantangan Media di Era Dominasi Algoritma dan Viralitas

Refleksi atas Hari Pers Nasional 2026

Sudah dua hari berlalu sejak peringatan Hari Pers Nasional. Di Makassar, seperti biasa, percakapan tentang peran pers pelan-pelan tenggelam lagi. Ditelan arus informasi yang tak pernah berhenti bergerak. Fenomena yang kini jadi pemandangan sehari-hari: berita seringkali bukan lagi milik media resmi yang datang lebih dulu. Rekaman peristiwa goyangan kamera ponsel, teriakan, potongan adegan sudah beredar luas di grup-grup percakapan jauh sebelum redaksi menyusun narasi utuh.

Di ruang inilah, pers dan media sosial berbagi panggung. Saling sikut, tapi juga saling melengkapi dalam cara yang aneh. Persepsi publik tumbuh liar dari potongan video dan komentar singkat, seringkali sebelum verifikasi tuntas dilakukan.

Perubahan ini nyata-nyata mengubah cara kebenaran diproduksi di ruang publik kita. Dulu, pers memegang kendali sebagai gerbang utama. Legitimasinya dibangun dari struktur redaksi yang ketat, proses verifikasi berlapis, dan tentu saja, tanggung jawab hukum yang jelas. Sekarang? Struktur itu harus hidup berdampingan dengan logika baru: algoritma dan viralitas. Informasi menyebar mengikuti pola perhatian massa, bukan lagi urutan editorial yang rapi.

Filsuf Michel Foucault pernah mengingatkan, kebenaran tak pernah lahir dalam ruang hampa. Ia selalu hadir dalam relasi kuasa. Mekanisme sosial-lah yang menentukan apa yang terlihat dan apa yang luput dari pandangan. Dulu, pers memegang peran dominan dalam mekanisme itu. Kini, kekuasaan itu terbagi. Algoritma platform digital ikut campur menentukan visibilitas. Apa yang ramai dianggap penting. Yang sepi, dengan mudah tersingkir dari radar.

Dinamika ini terasa sangat konkret di Makassar dan banyak wilayah Indonesia Timur. Sebuah insiden kecil di jalan protokol bisa lebih dulu ramai di grup WhatsApp keluarga. Isu sosial menyebar lewat unggahan "story" Instagram pribadi sebelum akhirnya diolah menjadi laporan berita. Ribuan orang membaca, bereaksi, marah, atau senang dalam hitungan menit. Singkatnya, emosi bergerak jauh lebih cepat daripada klarifikasi.

Gilles Deleuze dan Félix Guattari punya gambaran menarik: dunia sebagai jaringan rizoma yang tumbuh ke segala arah tanpa pusat tunggal. Media sosial bekerja persis dengan logika seperti itu. Informasi menyebar secara lateral, melompat dari satu kluster ke kluster lain. Tak ada gerbang sentral yang mengatur. Sementara itu, pers tradisional tetap berjalan lewat jalur yang lebih tertata: reporter turun ke lapangan, editor menyunting, fakta diverifikasi. Dua logika yang berbeda ini kini harus hidup berdampingan, dan ketegangan di antara mereka nyaris tak terhindarkan.

Namun begitu, seringkali relasi ini cuma dibingkai sebagai pertentangan hitam-putih. Pers dianggap ketinggalan zaman, media sosial dilihat sebagai kekacauan yang tak terkendali. Padahal, gambaran sederhana itu justru menutupi kompleksitas yang sebenarnya terjadi. Media sosial memang jago dalam hal distribusi cepat dan menjangkau banyak orang. Tapi pers, dengan segala kekurangannya, masih memikul tanggung jawab untuk pendalaman dan konfirmasi fakta. Masalahnya, ketegangan makin menjadi ketika logika klik dan trafik mulai menggerogoti cara berita disusun di redaksi.

Franco 'Bifo' Berardi menulis soal kelelahan di masyarakat yang dibombardir rangsangan tanpa henti. Arus informasi yang deras ini memang memicu respons emosional yang instan. Kemarahan bisa menyebar dalam hitungan menit. Kecemasan menular lewat notifikasi yang tak henti-hentinya. Di daerah seperti Indonesia Timur, di mana ikatan sosial masih kuat, efek dari ruang digital ini dengan mudah menjalar ke percakapan warung kopi dan pertemuan keluarga.

Dalam situasi seperti inilah, peringatan Hari Pers Nasional seharusnya jadi momen evaluasi, bukan sekadar seremoni. Pers jelas menghadapi tekanan ganda: harus relevan, harus cepat, tapi juga wajib tetap akurat. Tekanan itu bukan hal sepele. Di tengah banjir digital, menjaga kepercayaan publik tanpa kehilangan kedalaman adalah pekerjaan rumah yang berat.

Achille Mbembe pernah bicara soal bagaimana kekuasaan menentukan siapa yang hidup dalam sorotan dan siapa yang dihapus dari narasi. Dalam ekonomi perhatian zaman now, perhatian adalah sumber daya yang langka. Satu peristiwa bisa jadi trending topic selama beberapa jam, lalu lenyap begitu saja tanpa tindak lanjut. Banyak persoalan lokal yang dampaknya berjangka panjang justru kesulitan dapat ruang yang memadai.

Maka, relasi antara pers dan media sosial perlu dipikirkan ulang. Mungkin pers tak lagi selalu menjadi sumber pertama. Mungkin perannya bergeser. Media sosial bisa jadi penyebar awal, pengumpul reaksi. Sementara pers memegang peran krusial untuk memverifikasi, merangkai, dan memberikan konteks yang utuh. Publik butuh keduanya. Kecepatan memberitahu kita "bahwa" sesuatu terjadi. Kedalaman membantu kita memahami "mengapa" dan "bagaimana".

Antonio Negri menyebutnya 'multitude': publik yang aktif memproduksi makna. Warga Makassar sekarang bukan lagi pembaca pasif yang cuma terima berita. Mereka mengomentari, membagikan, menafsirkan ulang, dan membentuk narasi tandingan. Kondisi ini membuka partisipasi yang luar biasa, tapi sekaligus menuntut kedewasaan baru dalam mengelola informasi.

Gerakan literasi media, karena itu, harus dirancang sebagai strategi publik yang menyentuh kebiasaan sehari-hari. Bukan cuma sekadar mengenali hoaks. Tapi lebih dari itu: membentuk cara berpikir dan bertindak saat berhadapan dengan banjir data.

Pertama, literasi algoritma. Orang perlu paham bahwa beranda media sosial mereka disusun oleh sistem yang mengutamakan interaksi, bukan kebenaran. Konten yang provokatif dan emosional punya peluang lebih besar naik ke permukaan. Kesadaran ini bisa bikin kita lebih kritis.

Kedua, budaya jeda. Ini mungkin yang paling sulit. Di tengah dorongan untuk segera "share" atau "retweet", mengambil jeda adalah tindakan revolusioner. Membaca sampai habis, cek sumbernya, tunggu klarifikasi dari media yang punya reputasi langkah-langkah sederhana ini bisa meredam banyak kesalahpahaman.

Ketiga, kolaborasi. Media lokal di Sulsel bisa lebih membuka diri. Buat ruang dialog rutin dengan warga. Gelar forum baca berita, undang komunitas untuk diskusi. Relasi langsung semacam ini bisa memperkuat kepercayaan dan jadi saluran kritik yang konstruktif.

Keempat, produksi narasi lokal yang berkelanjutan. Anak-anak muda di Makassar dan sekitarnya perlu didorong untuk mendokumentasikan isu-isu yang sering terabaikan. Cerita tentang abrasi pantai, akses pendidikan di pelosok, atau dinamika pasar tradisional butuh penuturan yang terus-menerus, bukan sekali jadi lalu hilang. Di sinilah pers dan publik bisa benar-benar kerja berdampingan.

Refleksi Hari Pers tahun ini, intinya, menuntut pengakuan jujur: struktur informasi kita sudah berubah total. Demokrasi lokal sekarang juga berlangsung di ruang digital yang serbacepat dan padat. Pers memikul tanggung jawab etisnya. Media sosial punya kekuatan distribusi yang masif. Dan publik, ya kita semua, memikul tanggung jawab partisipasi yang lebih cerdas.

Makassar punya tradisi "kecapi" yang kaya bukan alat musik, tapi tradisi mengobrol dan berdebat. Tradisi percakapan yang dalam itu bisa jadi fondasi gerakan literasi yang autentik, yang berakar pada komunitas. Membaca berita sambil bertanya. Menulis pengalaman dengan tanggung jawab. Berdiskusi tanpa buru-buru mengambil kesimpulan. Praktik-praktik dasar ini yang akhirnya membentuk warga yang tangguh, yang mampu menavigasi dua dunia informasi sekaligus.

Pers akan terus berubah. Media sosial juga tak akan berhenti berkembang. Tantangan terbesarnya justru ada di kita: apakah sebagai masyarakat kita punya kedewasaan untuk menghadapi arus deras ini?

Hari Pers Nasional adalah pengingat bahwa informasi bukanlah komoditas biasa. Ia menyangkut kehidupan bersama. Jika publik bisa menikmati kecepatan tanpa kehilangan kedalaman, jika pers bisa menjaga integritas di tengah desakan trafik, maka ruang publik kita akan jadi sedikit lebih sehat. Kerja ini tentu tak bisa selesai dalam satu hari. Butuh komitmen berkelanjutan.

Di Makassar dan seluruh Indonesia Timur, kerja itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Sesederhana membiasakan diri untuk bertanya dulu sebelum percaya, membaca tuntas sebelum membagikan, dan benar-benar mendengar sebelum bereaksi.

Darmadi H. Tariah
Anggota Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Sulawesi Selatan