Angka Anak Tidak Sekolah di Bone Turun Drastis Berkat Validasi Data dan Program Jemput Bola

Hampir genap satu tahun kepemimpinan Bupati Bone, H Andi Asman Sulaiman, dan Wakilnya, H Andi Akmal Pasluddin. Kini, ada secercah hasil yang mulai terlihat. Salah satu yang paling mencolok adalah soal anak-anak yang sempat terlepas dari bangku sekolah.

Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di kabupaten itu turun drastis. Padahal, di awal masa jabatan duet yang akrab disapa BerAmal ini, data Dapodik mencatat lebih dari 40 ribu anak tercatat sebagai ATS. Jumlah yang fantastis dan memprihatinkan.

Tapi angka itu rupanya tak sepenuhnya akurat. Setelah dilakukan validasi ketat, by name by address, ternyata jumlah sebenarnya berada di kisaran 12.000 hingga 17.000 anak. Meski masih besar, ini adalah penyempitan data yang signifikan. “Pemutakhiran Dapodik berkelanjutan juga menjadi kunci, sebagai dasar intervensi tepat sasaran,” tegas Bupati Asman Sulaiman.

Anak-anak yang belum terlayani pendidikan ini masih tersebar di semua jenjang, dari SD sampai SMA. Konsentrasi terbesarnya ada di pedesaan dan wilayah-wilayah yang identik dengan kemiskinan.

Lalu, bagaimana Pemkab Bone menekan angka ini? Strateginya multi-saluran. Yang utama, tentu mengembalikan mereka ke sistem pendidikan, baik formal maupun nonformal. Caranya? Dengan data yang sudah divalidasi tadi.

“Setelah terbentuknya Sekolah Rakyat, bisa menampung anak usia sekolah, terutama dari masyarakat miskin dan wilayah dengan akses pendidikan yang sulit,”

kata Bupati Asman Sulaiman kepada wartawan, Senin (9/2/2026).

Program Sekolah Rakyat ini sendiri merupakan gagasan Presiden Prabowo, yang dirancang khusus untuk membuka jalan bagi anak-anak di daerah terpencil. Program ini nantinya akan didampingi sejumlah Perguruan Tinggi Negeri untuk memastikan kualitasnya. Sekolah Rakyat hadir untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga punya program andalan lain: Gerakan Lisu Massikola atau Gerlimas. Intinya gerakan ini aktif menjemput bola. Tim turun langsung menjangkau anak-anak yang putus sekolah, lalu mengarahkan mereka kembali entah ke sekolah biasa atau ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Tak cuma itu, upaya pendukung lain juga digelontorkan. Mulai dari subsidi biaya sekolah, bantuan perlengkapan belajar, sampai memaksimalkan jalur nonformal lewat PKBM dan program Paket A, B, dan C. Opsi ini penting bagi anak-anak yang, karena berbagai alasan, sudah tidak memungkinkan lagi kembali ke sistem sekolah formal.

Jadi, kombinasi antara pembersihan data, program jemput bola seperti Gerlimas, dan penyediaan alternatif lewat Sekolah Rakyat serta PKBM, rupanya mulai membuahkan hasil. Ribuan anak dari keluarga kurang mampu perlahan kembali terhubung dengan layanan pendidikan. Sebuah langkah awal yang patut diapresiasi.