Organisasi Ulama Internasional Dukung Iran dan Peringatkan Risiko Eskalasi Konflik

MURIANETWORK.COM - Sebuah organisasi ulama internasional menyatakan dukungan penuh kepada Iran di tengah memanasnya situasi geopolitik kawasan. Ketua Persatuan Ulama Perlawanan Dunia, Syekh Maher Hammoud, menegaskan solidaritas terhadap Republik Islam Iran dan Pemimpin Tertingginya, Ayatollah Ali Khamenei, seraya memperingatkan bahwa agresi lebih lanjut berisiko memicu konflik regional yang lebih luas. Pernyataan ini disampaikan awal Februari 2026, menyusul laporan-laporan mengenai ketegangan yang meningkat.

Peringatan akan Eskalasi dan Dampak Kemanusiaan

Dalam pernyataan resminya, Syekh Maher Hammoud tidak hanya menyampaikan dukungan, tetapi juga mengingatkan konsekuensi serius dari potensi konflik. Ia menilai setiap agresi terhadap Iran dapat membuka pintu bagi ketidakstabilan yang lebih dalam di Timur Tengah, sebuah kawasan yang sudah lama dilanda gejolak. Peringatannya menyoroti risiko nyata terhadap warga sipil, di tengah memori masih segar tentang perang berkepanjangan dan krisis kemanusiaan yang melanda wilayah tersebut dalam dua dekade terakhir.

Lebih lanjut, Hammoud mengecam keras segala bentuk ancaman yang ditujukan kepada kepemimpinan Iran. Menurutnya, tindakan semacam itu merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar kedaulatan negara dan norma hukum internasional, termasuk prinsip non-intervensi yang termaktub dalam Piagam PBB.

Penolakan terhadap Logika Konfrontasi

Organisasi yang dipimpin Hammoud itu juga secara tegas menolak apa yang mereka sebut sebagai "logika perang". Pernyataan mereka mengkritik penggunaan sanksi ekonomi dan tekanan politik yang dianggap justru memperdalam jurang polarisasi global. Kritik ini dilandasi kekhawatiran akan dampak riilnya terhadap masyarakat biasa, mulai dari terganggunya akses pangan dan kesehatan hingga goncangan pada stabilitas pasokan energi global.

Dari perspektif sejarah, pernyataan solidaritas ini juga dikaitkan dengan rekam jejak Iran sejak Revolusi 1979, khususnya dukungannya yang konsisten terhadap perjuangan Palestina. Pembukaan Kedutaan Besar Palestina pertama di Teheran disebut sebagai penanda simbolis dari orientasi kebijakan luar negeri Iran yang berbasis solidaritas.

Analisis Ketahanan Iran dari Berbagai Forum

Pernyataan Syekh Hammoud ini disampaikan dalam berbagai kesempatan. Dalam sebuah forum bertajuk “Revolusi Islam dan Tantangan Era Modern” di Sidon, Lebanon, ia menyoroti daya tahan Iran. Menurutnya, tekanan Barat selama puluhan tahun dinilai gagal meruntuhkan struktur politik negara tersebut, yang didukung oleh ketahanan institusional dan basis ideologis yang kuat.

Pandangan serupa juga disampaikan melalui kanal media lainnya, yang menegaskan bahwa upaya menggulingkan sistem di Iran dianggap tidak realistis. Argumen ini merujuk pada konsistensi kebijakan luar negeri Iran, kapasitas pertahanannya, serta kemampuannya beradaptasi dengan rezim sanksi internasional yang ketat.

Para pengamat hubungan internasional melihat dinamika ini tidak terlepas dari isu-isu strategis yang lebih luas. Stabilitas Selat Hormuz sebagai jalur vital energi dunia, fluktuasi harga minyak internasional, dan persaingan antar kekuatan besar menjadi faktor-faktor yang saling bertautan, berpotensi memengaruhi arsitektur keamanan dan ekonomi global.

Sudut Pandang Akademisi: Moral, Kedaulatan, dan Diplomasi

Menanggapi perkembangan ini, Guru Besar Universitas Negeri Makassar sekaligus Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Aris Munandar, memberikan analisisnya. Ia melihat pernyataan Syekh Hammoud merefleksikan posisi moral para ulama yang menolak praktik hegemonisme dan standar ganda dalam politik global.

Menurut Prof. Aris, Iran dalam perspektif ini dipandang sebagai representasi kedaulatan negara yang konsisten mengusung narasi pembelaan terhadap bangsa-bangsa yang dianggap tertindas, dengan Palestina sebagai kasus paling menonjol dan kompleks.

"Stabilitas kawasan tidak akan tercapai melalui tekanan militer maupun sanksi ekonomi yang sering kali berdampak pada masyarakat sipil, melainkan melalui penghormatan terhadap kedaulatan, dialog multilateral, dan mekanisme diplomasi yang adil sebagaimana ditekankan dalam hukum internasional kontemporer," jelas Prof. Aris.

Ia juga menganalisis faktor ketahanan Iran, yang mampu bertahan menghadapi tekanan eksternal selama lebih dari empat dekade. Fondasi ideologi yang kokoh, dukungan sosial dari dalam negeri, serta kepemimpinan yang dianggap visioner disebut sebagai pilar-pilar utamanya.

"Dalam konteks global yang tengah mengalami fragmentasi geopolitik, solidaritas lintas negara berbasis nilai moral dan keagamaan perlu diimbangi dengan pendekatan rasional, ilmiah, dan berbasis data agar tidak terjebak dalam retorika konfrontatif yang berisiko memperluas konflik," tambahnya.

Lebih jauh, Prof. Aris menekankan peran penting komunitas intelektual dan organisasi masyarakat sipil di dunia Muslim. Peran mereka dinilai krusial untuk mendorong resolusi damai, meningkatkan literasi geopolitik publik, dan membangun kesadaran bahwa keamanan global terkait erat dengan keadilan ekonomi, stabilitas energi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Refleksi untuk Tata Dunia yang Lebih Berimbang

Pada akhirnya, pernyataan solidaritas dari kalangan ulama internasional ini bukan sekadar dukungan politik sesaat. Ia membuka ruang untuk refleksi yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip apa yang seharusnya mendasari tata hubungan internasional. Narasi yang mengemuka menekankan pentingnya keseimbangan, penghormatan terhadap kedaulatan setiap bangsa, dan komitmen kolektif untuk membangun perdamaian berkelanjutan sebuah kondisi yang dianggap esensial bagi kemaslahatan umat manusia dan kemajuan ilmu pengetahuan secara global.