LBH Keadilan Rakyat Soroti Risiko Rp16,9 Triliun untuk Dewan Keamanan Trump

Kritik Pedas untuk Keterlibatan Indonesia di Dewan Keamanan Trump

Bogor – Iwan Sumiarsa, Pembina LBH Keadilan Rakyat, tak main-main dengan kritiknya. Ia menyoroti langkah Indonesia yang memutuskan bergabung dengan Board of Peace (BOP) atau Dewan Keamanan bentukan Presiden AS Donald Trump. Menurutnya, keputusan ini berisiko besar. Bukan cuma soal politik, tapi juga menyentuh ranah yang lebih dalam: nilai keimanan dan konstitusi.

“BOP itu instrumen politik global yang dibentuk sepihak oleh Amerika,” ujarnya. Iwan khawatir, forum itu bakal menyeret Indonesia untuk berhadap-hadapan dengan bangsa yang punya ikatan moral dan sejarah erat dengan kita, terutama Palestina.

Dalam keterangan tertulisnya pada Ahad (1/2/2026), nada Iwan tegas dan penuh keprihatinan.

“BOP seolah memaksakan Indonesia untuk menghantam dan menikam saudaranya sendiri. Ini berangkat dari rekam jejak kebijakan Amerika Serikat yang kerap merugikan bangsa lain.”

Ia lalu menyebut beberapa contoh. Intervensi militer AS di Irak, Libya, dan Venezuela. Invasi ke Irak dulu diklaim urusan senjata nuklir, tapi belakangan terbukti tak berdasar. Banyak yang menduga, motif sebenarnya justru soal minyak. Libya di era Qaddafi pun mengalami nasib serupa. Pola-pola seperti ini, bagi Iwan, menunjukkan Amerika kerap bertindak sebagai “polisi dunia” yang bertindak semaunya, mengabaikan suara bangsa lain.

Yang bikin ia geleng-geleng, Indonesia tak cuma ikut, tapi juga menggelontorkan dana tak sedikit: Rp16,9 triliun untuk kontribusi keanggotaan. “Ini justru dilihat sebagai bentuk kelemahan di mata rakyat,” katanya.

Bagi Iwan, ada dua alasan sakral yang membuat keikutsertaan Indonesia dalam BOP sama sekali tak bisa dibenarkan.

Pertama, soal keimanan. Ia mengutip ayat, “innamal mu’minuuna ikhwatun” – sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Penderitaan rakyat Palestina, kata Iwan, adalah juga penderitaan umat Islam Indonesia karena ikatan iman itu. Lantas, bagaimana mungkin kita mengikuti kehendak AS yang dianggapnya melegitimasi tindakan Israel di Gaza, meski dibungkus misi kemanusiaan BOP? “Itu mencederai moral dan keimanan anak bangsa,” tegasnya.

Kedua, alasan konstitusi. Pembukaan UUD 1945 jelas menolak segala bentuk penjajahan. Iwan menduga, dengan ikut BOP, Indonesia malah memperkuat posisi Israel yang didukung AS. Bisa-bisa ini dianggap pengkhianatan terhadap konstitusi sendiri.

Belum lagi soal uang. Dari mana sumber dana Rp16,9 triliun itu? Iwan yakin masyarakat, khususnya umat Islam, tak akan rela pajak mereka dipakai untuk mendukung lembaga bentukan sepihak Amerika Serikat.

Namun begitu, Iwan mengaku paham posisi sulit Presiden Prabowo Subianto. Sebagai kepala negara, tugasnya melindungi bangsa, dari keamanan sampai kesejahteraan. Tekanan geopolitik saat ini memang besar. Ancaman tarif dagang AS yang bisa melonjak hingga 200 persen, misalnya, bisa mengacaukan ekspor-impor. Kekayaan alam kita juga selalu jadi incaran, seperti yang terjadi di Venezuela atau Greenland.

Di tengah kondisi bangsa yang masih berjuang pulih dari bencana alam, ancaman krisis pangan, dan lapangan kerja yang sempit, Iwan berpandangan fokus pemerintah harusnya jelas: menyelamatkan nasib rakyat.

“Kami berkewajiban mengingatkan Presiden untuk mundur secara teratur dari BOP. Menyelamatkan bangsa jauh lebih utama.”

Ia yakin, Presiden butuh dukungan dan suara rakyat yang kuat. Hanya dengan begitu, ada alasan untuk melepaskan diri dari tekanan dan kerja sama dengan AS melalui BOP.

“Suara umat adalah jalan untuk menyelamatkan Presiden dan bangsa Indonesia dari jeratan BOP,” pungkas Iwan menutup pernyataannya.