Ibu Pertiwi dalam Jerat Omnibus Law: Ketika Investasi Menggerus Martabat Bangsa

✍🏻 Balqis Humaira

"Gue emang sebenci itu sama kebijakan Jokowi karena dia bikin Ibu Pertiwi kayak pelacur."

Bukan pelacur yang bisa milih. Bukan yang sadar dan pegang kendali. Tapi yang didorong ke kamar gelap, disuruh senyum, dan dibilang: ini demi keluarga.

Kenapa analoginya harus sekeras itu? Alasannya sederhana. Omnibus Law ini bukan cuma soal pasal-pasal yang berjejalan. Ini soal posisi kita. Dan posisi kita sekarang? Jelas di bawah.

Coba ingat-ingat drama China yang lagi viral itu. Ada adegan dimana seorang ibu dipaksa nikah sama konglomerat tua demi nutup utang keluarganya. Semua orang di sekitarnya bilang, “Ini solusi terbaik.” Kamera slow motion, hujan turun, musik sendu. Tapi di balik gaun mewah itu, yang ada cuma harga diri yang hilang.

Sekarang, coba ganti si ibu dalam cerita itu dengan tanah kita. Dengan hutan. Dengan sungai. Dengan nasib buruh.

Hak Guna Usaha bisa sampai 90 tahun. Sembilan puluh tahun! Itu bukan sewa singkat. Itu hampir satu abad. Bayangin aja, kayak lo nikahin anak lo ke orang yang bakal pegang hidupnya untuk tiga generasi. Lalu lo cuma bilang, “Tenang, ini cuma kontrak.”

Kontrak apaan sih kalau cucu lo lahir aja tanahnya udah dikunci mati?

Buat korporasi, 90 tahun artinya kepastian yang luar biasa. Tapi buat rakyat kecil? Itu artinya kehilangan ruang hidup. Perlahan-lahan.

Jangan pura-pura gak ngerti. Kalau tanah sudah dikasih selama itu, siapa yang masih punya daya tawar? Bukan petani kecil. Bukan warga adat. Yang punya daya tawar cuma pemegang modal besar.

Masuk ke adegan berikutnya. Si konglomerat dalam drama itu kasar. Tapi setiap kali si ibu pulang dengan lebam, dia lempar amplop berisi uang. Keluarga pun diem, karena butuh uang itu.

Nah, dalam UU Cipta Kerja, banyak sanksi pidana untuk pelanggaran lingkungan yang digeser jadi sekadar administratif. Cuma denda. Teguran. Bayar.

Pesan moralnya jelas banget: “Rusak? Bayar aja.”

Bagi perusahaan dengan duit gede, denda bukanlah hukuman. Itu cuma biaya operasional tambahan. Kayak bayar parkir atau beli air mineral.

Sungai tercemar? Bayar. Hutan rusak? Bayar. Lubang tambang nganga dan menelan korban? Ya, bayar.

Tapi siapa yang gak bisa sekadar ‘bayar’? Warga yang air sumurnya udah keruh. Anak-anak yang tumbuh di tengah debu tambang. Petani yang gagal panen karena ekosistemnya rusak.

Di layar besar ekonomi nasional, yang muncul cuma grafik pertumbuhan yang naik. Itu saja.

Lalu ada lagi soal royalti 0%. Nol persen untuk hilirisasi dalam kondisi tertentu. Nol. Artinya, sumber daya alam kita diambil, tapi negara bisa saja gak dapet apa-apa, dengan alasan insentif. Coba lo jujur.

Kalau tubuh lo dipakai, tapi dibayar nol karena katanya “nanti ada manfaat jangka panjang”, lo merasa dihargai atau justru dimurahin? Ini bukan hiperbola. Ini kebijakan yang nyata.

Lalu, bagaimana dengan anak-anaknya Ibu Pertiwi? Para buruh. Outsourcing diperluas jangkauannya. Batas jenis pekerjaan dihapus. Kontrak kerja dibuat lebih fleksibel. Skema pesangon pun lebih ringan.