Dari kacamata intelijen, reshuffle kabinet adalah alat yang paling aman. Sah secara konstitusi, dan bisa dipakai untuk mengonsolidasi kekuasaan tanpa harus membuat kegaduhan politik yang tak perlu.
Isu ini juga tak bisa dipisahkan dari peta panjang menuju Pilpres 2029. Pernyataan politikus PSI Ahmad Ali baru-baru ini, yang menyebut Gibran berpotensi jadi pesaing Prabowo di 2029, seperti alarm yang berbunyi keras di internal kekuasaan. Di sisi lain, kader Gerindra sudah terang-terangan mendorong Prabowo untuk maju dua periode.
Dalam situasi seperti ini, Prabowo tentu butuh kabinet yang solid dan loyal sepenuhnya padanya. "Kalau Prabowo ingin dua periode, maka ia tidak bisa membiarkan terlalu banyak ‘remote control’ politik dari luar Istana," tegas Amir. "Loyalitas adalah kata kunci."
Jadi, meski tak konfrontatif, isu pencopotan Pratikno andaikata benar terjadi akan menjadi pesan politik yang sangat jelas. Pesannya bukan cuma untuk Jokowi, tapi untuk semua elite: bahwa Prabowo-lah yang sekarang memegang kendali penuh, baik secara de facto maupun de jure.
"Ini bukan soal Pratikno semata," pungkas Amir. "Ini tentang siapa yang memegang kendali penuh negara pasca-transisi kekuasaan."
Tapi tentu, langkah semacam ini punya risikonya sendiri. Basis dukungan Jokowi masih sangat besar. Salah langkah sedikit saja, konsolidasi kekuasaan bisa berbalik jadi gesekan elite yang mengganggu stabilitas.
Sampai detik ini, Istana masih belum angkat bicara. Banyak yang malah mengartikan keheningan ini sebagai tanda bahwa perubahan kabinet memang sedang dipersiapkan dengan sangat matang. Spekulasi terus berlanjut, menunggu kepastian dari pusat kekuasaan.
Artikel Terkait
Tim SAR Temukan Dua Korban Longsor Cisarua di Tengah Hujan dan Ancaman Longsor Susulan
Jadi Petani Bukan Jawaban: Saat Metafora Mengalihkan dari Krisis Keadilan
Di Balik Kursi Dewan Perdamaian: Diplomasi Indonesia Terjebak dalam Rencana AS-Israel?
Indonesia Cetak Sejarah di ASEAN Para Games 2025, Raih 135 Emas di Tengah Pengawasan KND