Ribuan Tempat Ibadah dan Madrasah Lumpuh Akibat Banjir Sumatera

Rapat kerja Komisi VIII DPR pada Rabu (28/1) kemarin menyoroti dampak serius banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Menurut Menteri Agama Nasaruddin Umar, bencana itu tak hanya merusak rumah dan infrastruktur umum, tetapi juga melumpuhkan pelayanan keagamaan di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

“Berdasarkan rencana aksi satuan tugas bidang sosial keagamaan Kementerian Agama, tercatat 3.207 satuan layanan keagamaan dan pendidikan terdampak,” ujar Nasaruddin dalam rapat tersebut.

Angka itu rinciannya cukup mencengangkan. Ribuan tempat ibadah, madrasah, hingga pondok pesantren ikut menjadi korban.

“Meliputi 562 madrasah, 1.033 pondok pesantren, 17 PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam), 1.593 rumah ibadah lintas agama, serta unit layanan KUA di wilayah terdampak,” sambungnya.

Jelas, kerusakan seluas ini berimplikasi langsung. Aktivitas keagamaan dan pendidikan agama di ketiga provinsi itu praktis terganggu, bahkan terhenti di banyak titik.

Di sisi lain, upaya pemulihan sudah mulai digulirkan. Imam Besar Masjid Istiqlal itu menyebut, pihaknya telah menyalurkan bantuan awal sekitar Rp 75 miliar. Sumber dananya dari APBN dan dana swadaya internal Kemenag.

Tapi, angka itu masih jauh dari cukup.

Nasaruddin mengaku masih membutuhkan anggaran pemulihan yang jauh lebih besar. Kebutuhannya melonjak hingga lebih dari Rp 700 miliar.

“Kementerian Agama mengusulkan kebutuhan lanjutan penanganan pascabencana sebesar 702,98 miliar yang direncanakan melalui RO direktif Presiden tahun 2026,” tuturnya.

Dana segitu rencananya akan dipakai untuk rekonstruksi dan rehabilitasi menyeluruh. Sasaran utamanya madrasah, pesantren, perguruan tinggi keagamaan, dan tentu saja rumah-rumah ibadah dari berbagai agama.

Menurut Nasaruddin, pekerjaan ini mendesak dan bersifat strategis. Bukan cuma soal membangun kembali gedang yang roboh, tapi lebih dari itu. Ini tentang memastikan layanan dasar keagamaan dan pendidikan bisa kembali hidup, dan menunjukkan bahwa negara hadir saat masyarakat paling membutuhkan, pasca bencana.