Ketika Ekonomi Iran Bergejolak, Mengapa Demonstrasi Tak Menyentuh Khamenei?

Mari kita bahas dengan sederhana. Di Iran, posisi Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan itu terpisah. Berbeda dengan Indonesia, di mana presiden merangkap kedua peran tersebut. Nah, di sana, sosok yang disebut sebagai Pemimpin Tertinggi atau Supreme Leader saat ini Ayatullah Sayid Ali Khamenei berada di puncak sebagai Kepala Negara. Sementara urusan pemerintahan sehari-hari dipegang oleh seorang Presiden, yang kini dijabat Masoud Pezeshkian.

Lalu, apa beda tugas dan kekuasaan mereka?

Begini kira-kira gambaran besarnya.

🟢 Supreme Leader, atau Rahbar, itu penentu haluan utama negara. Bidangnya mencakup politik strategis, pertahanan, keamanan, dan tentu saja, ideologi. Kekuasaannya sangat luas. Dia adalah panglima tertinggi militer, punya wewenang mengangkat para pimpinan kunci di lembaga yudikatif dan militer, dan bisa membatalkan keputusan-keputusan besar yang dianggap melenceng dari garis negara. Singkatnya, soal kapan Iran harus bertahan atau merespon dengan keras, itu ada di tangan Ayatullah Khamenei.

Yang menarik, posisi ini tidak berasal dari pemilihan langsung rakyat. Supreme Leader dipilih oleh Majelis Ahli, sekelompok ulama yang sebelumnya memang dipilih masyarakat melalui kotak suara.

🔴 Nah, kalau Presiden Pezeshkian, perannya lebih operasional. Dia yang mengurusi ekonomi, membentuk kabinet, mengelola anggaran, pelayanan publik, hingga hubungan luar negeri dalam tataran praktis. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Tapi, semua kebijakan dan langkahnya harus tetap berada dalam koridor besar yang sudah digariskan oleh Supreme Leader.

Jadi, bisa dibilang, Supreme Leader itu yang mengemudikan arah, sementara Presiden bertugas menjalankan mesin pemerintahan.

Dengan struktur seperti ini, wajar saja kalau demonstrasi menyangkut isu ekonomi seperti yang terjadi belakangan sasaran utamanya adalah Presiden dan jajaran kabinetnya. Bukan Supreme Leader.

Mengapa? Ya karena urusan harga sembako, nilai tukar mata uang, hingga kebijakan fiskal, itu ranah pemerintah. Bukan wewenang langsung Ayatullah Khamenei.

Makanya, ketika muncul teriakan "mati diktator" dalam unjuk rasa yang sebenarnya bermula dari tuntutan ekonomi, itu jadi terasa janggal. Seolah-olah salah sasaran. Tuntutan publik lebih rasional jika diarahkan pada kinerja tim ekonomi Pezeshkian.

Dan kecewa itu ada alasannya. Ambil contoh, Pezeshkian baru saja memecat kepala bank sentral. Tapi penggantinya justru Dr. Hemmati, figur lama dari era pemerintahan sebelumnya yang di mata banyak pengamat pasar dinilai gagal memberikan stabilitas. Alih-alih perubahan, langkah ini malah dianggap sebagai pengulangan pola lama.

Reaksi pasar pun bisa ditebak: bergejolak. Protes damai dari pelaku usaha menjadi hal yang lumrah dalam situasi seperti ini. Situasi makin keruh ketika Hemmati malah absen dalam sidang parlemen penting yang membahas kebijakan ekonomi akhir tahun. Kejadian itu memicu teguran keras dari anggota dewan, dan memperkuat kesan bahwa tim ekonomi pemerintah terlihat setengah hati.

Jadi, dari sudut pandang struktur politik dan dinamika dalam negeri Iran, demonstrasi ekonomi yang menuntut pertanggungjawaban presiden itu sangat masuk akal. Namun, seringkali gerakan sah ini dibajak oleh pihak-pihak tertentu dari luar, yang mengubahnya menjadi isu penggantian rezim. Maka tak heran, banyak warga Iran yang justru turun ke jalan menunjukkan dukungannya pada pemimpin mereka. Mereka ingin menyuarakan bahwa rakyat Iran masih berdiri di belakang Ayatullah Khamenei.

(Ismail Amin)