Said Didu: Ketegasan Prabowo Tusuk Zona Nyaman Geng SOP

Said Didu: Ketegasan Prabowo Menertibkan Perusahaan Langgar Hukum Tusuk Kepentingan “Geng SOP”

Langkah tegas Presiden Prabowo Subianto menertibkan perusahaan nakal ternyata tak cuma soal aturan. Menurut pengamat kebijakan publik Said Didu, gerakan itu sudah menyentuh bahkan menusuk kepentingan kelompok yang ia juluki "Geng SOP". Singkatnya, itu adalah kumpulan yang hidup dari Solo, Oligarki, dan Parcok.

Bagi Said, ini jelas lebih dari sekadar tindakan administratif biasa. Apa yang dilakukan pemerintah sekarang adalah sinyal politik keras. Intinya, negara tak mau lagi tutup mata terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan pembangkangan hukum yang selama ini jadi "menu harian" segelintir elite.

“Ketegasan Presiden Prabowo ini jelas mengganggu zona nyaman Geng SOP. Mereka selama ini hidup dari pembiaran pelanggaran hukum. Ketika negara hadir dan tegas, tentu akan ada perlawanan,”

Ujar Said Didu dalam keterangannya, Sabtu (24/1/2025).

Nah, soal perlawanan, Said punya perkiraan. Reaksi balik dari geng tersebut kemungkinan besar tak akan terang-terangan. Mereka lebih cenderung main di belakang layar, lewat tekanan sistemik yang halus namun terstruktur. Setidaknya, ada empat bentuk perlawanan yang berpotensi muncul.

Pertama, lewat gangguan stabilitas ekonomi. Bisa lewat permainan pasar, investasi, atau sekadar menyebar sentimen negatif terhadap kebijakan pemerintah.

Kedua, menggerakkan pengacara dan gugatan hukum. Tujuannya jelas: melemahkan legitimasi negara lewat jalur litigasi.

Lalu yang ketiga, mengorganisir massa bayaran. Biar tercipta kesan seolah-olah publik menolak kebijakan penertiban itu.

Terakhir, serangan politik dan hukum tetap jadi senjata andalan. Mulai dari kriminalisasi, framing media, sampai tekanan halus ke aparatur negara.

“Ini pola lama yang selalu dipakai ketika kepentingan oligarki terganggu. Bedanya, sekarang Presiden Prabowo tampak siap menghadapi risiko politiknya,”

tegasnya.

Di sisi lain, Said Didu menekankan bahwa langkah penertiban ini bakal jadi ujian berat bagi konsistensi pemerintahan. Ia mengingatkan, penegakan hukum jangan cuma seremonial atau berhenti di satu dua kasus saja. Harus menyeluruh, dan yang paling penting: tanpa pandang bulu.

“Rakyat tentu mendukung, asalkan penertiban ini konsisten, adil, dan benar-benar untuk kepentingan negara dan rakyat, bukan sekadar pencitraan atau alat tawar politik,”

katanya.

Ia juga mengajak masyarakat yang masih peduli pada kedaulatan bangsa untuk memberi dukungan. Dalam situasi seperti ini, dukungan publik bisa jadi tameng. Tanpa itu, tekanan oligarki bisa sangat kuat dan berisiko menggagalkan agenda.

“Tanpa dukungan rakyat, tekanan dari oligarki bisa sangat kuat. Tapi jika rakyat berdiri bersama negara, maka kekuatan perlawanan itu akan melemah dengan sendirinya,”

jelas Said Didu.