New Gaza atau Penjajahan Gaya Baru? Ketika Reruntuhan Gaza Diincar sebagai Lahan Proyek

Gaza masih berusaha menguburkan jenazah, tapi di belahan dunia lain, proposal untuk masa depannya sudah disusun. Ribuan rumah hancur lebur. Jutaan orang hidup dalam ketidakpastian di tenda-tenda pengungsian. Sementara itu, di ruang-ruang ber-AC para elite global, pembicaraan justru berpusat pada "rekonstruksi", "investasi", dan istilah-istilah teknis semacam "pembangunan berkelanjutan". Gaza, yang martabatnya perlu dipulihkan, perlahan tapi pasti direduksi menjadi sekadar lahan proyek yang diperebutkan.

Di sisi lain, awal tahun 2026 lalu, Amerika Serikat dengan terbuka memaparkan rencana besar mereka. Mereka menyebutnya "New Gaza", dan mempresentasikannya di sebuah forum ekonomi global. Visinya terlihat megah: Gaza akan bertransformasi menjadi kawasan modern, lengkap dengan pusat bisnis, destinasi wisata pantai, dan konsep kota pintar. Sekilas, ini solusi yang brilian. Tapi coba tengok lebih dalam. Rencana ini memunculkan pertanyaan mendasar yang menggelitik: sebenarnya, untuk siapa Gaza ini dibangun? Dan apa saja syarat yang harus ditelan Palestina?

Rekonstruksi atau Rekayasa Politik?

Faktanya, menurut PBB, lebih dari 70% infrastruktur Gaza sudah hancur berantakan akibat gelombang agresi militer sejak 2023. Dua juta lebih penduduknya kesulitan mendapatkan air bersih, listrik, dan layanan kesehatan yang layak. Rekonstruksi jelas sebuah keharusan yang mendesak. Namun begitu, kita harus jujur mengakui bahwa rekonstruksi tak pernah benar-benar netral. Ia selalu membawa serta kepentingan-kepentingan tertentu.

Pengalaman pahit Palestina menjadi buktinya. Setiap "bantuan" internasional yang datang, kerap diikuti syarat politik yang mengikat: pembatasan kedaulatan, kontrol keamanan oleh pihak luar, bahkan pengaturan ulang demografi. Beberapa laporan lembaga HAM internasional telah mengingatkan hal ini. Skema pembangunan pascakonflik sering kali hanya jadi alat soft power untuk mengamankan agenda geopolitik negara donor, bukan benar-benar untuk memulihkan hak penduduk asli.

Sejarah mengajarkan satu hal: penjajahan tak selamanya datang dengan tank dan serdadu. Ia bisa menyelinap lewat proposal dana, dokumen kerjasama, dan istilah-istilah teknokratis seperti "stabilitas" atau "normalisasi".

Masalah Utamanya Bukan Kekurangan Gedung

Gaza tidak hancur karena kurangnya investor atau gedung pencakar langit. Gaza hancur karena pendudukan, blokade ketat, dan perampasan hak hidup yang sistematis. Puluhan tahun wilayah ini dikekang dari laut, udara, hingga darat. Bank Dunia sendiri mencatat ekonomi Gaza menyusut drastis terutama akibat pembatasan pergerakan barang dan manusia. Dalam kondisi seperti ini, membangun mal atau apartemen mewah tanpa menyentuh akar penindasan hanya akan melahirkan ketimpangan baru yang lebih parah.

Tanpa kedaulatan politik yang nyata, pembangunan fisik hanya akan menguntungkan segelintir elit dan korporasi asing. Rakyat Palestina berisiko besar hanya menjadi penonton di tanah airnya sendiri atau lebih buruk, terdorong keluar dengan dalih relokasi "sukarela".

Normalisasi Ketidakadilan

Narasi perdamaian yang dipisahkan dari keadilan hanyalah ilusi. Perdamaian sejati mensyaratkan pengakuan atas hak menentukan nasib sendiri, seperti yang dijamin hukum internasional. Selama akar konflik yaitu pendudukan dan kolonialisme tidak diselesaikan, maka proyek apapun di Gaza hanyalah polesan kosmetik di atas luka yang masih menganga.

Ada ironi pahit di sini. Penderitaan warga Gaza justru sering dipresentasikan sebagai "peluang". Saat reruntuhan dianggap sebagai lahan kosong, dan trauma kolektif dilihat sebagai halaman baru untuk berinvestasi, itu artinya kemanusiaan telah dikalahkan oleh logika pasar yang dingin.

Gaza Bukan Lahan Kosong

Gaza adalah rumah. Rumah bagi anak-anak yatim yang kehilangan pelukan orang tua, bagi para ibu yang gigih bertahan di pengungsian, bagi satu generasi yang tumbuh dengan dentuman bom sebagai pengantar tidur. Tanah yang telah dibasahi darah para syuhada tidak pantas sama sekali diperlakukan sebagai komoditas global.

Rekonstruksi yang sejati harus dimulai dari pengembalian hak, bukan sekadar penataan fisik. Dunia sebenarnya tidak kekurangan dana untuk Gaza. Yang lebih langka adalah keberanian politik untuk benar-benar menghentikan ketidakadilan yang terjadi.

Jika Gaza dibangun tanpa kebebasan, maka yang lahir bukan perdamaian. Itu hanyalah bentuk baru dari penguasaan. Dan kelak, sejarah akan mencatatnya dengan nada yang sama: ketika keadilan diabaikan, pembangunan hanyalah wajah lain dari penjajahan itu sendiri.

Selvi Sri Wahyuni, M.Pd.