PDIP, Banteng Terakhir di Tengah Sunyinya Demokrasi

Permukaan demokrasi Indonesia tampak ramai. Pemilu berjalan, parlemen bersidang, media tetap terbit. Tapi coba tengok lebih dalam. Ada kerapuhan yang mengkhawatirkan. Indeks demokrasi kita merosot, ruang untuk mengkritik menyempit dengan cepat. Ketakutan, rupanya, telah menjadi bahasa baru kekuasaan. Di tengah lanskap suram ini, hanya segelintir aktor politik yang masih berani melawan arus. Dan mau tak mau, PDIP saat ini muncul sebagai banteng terakhir pertahanan yang tersisa.

Laporan dari berbagai lembaga internasional cukup jelas. Mereka menempatkan Indonesia dalam kategori demokrasi yang cacat. Masalahnya bukan cuma soal pemilu yang jujur dan adil. Yang lebih parah adalah kebebasan sipil yang tergerus. Kritik sering berujung kriminalisasi, oposisi sengaja dilemahkan. Demonstrasi? Gampang dibubarkan. Aktivis bisa mendekam berbulan-bulan dengan pasal karet. Kritik terhadap pemerintah kini dianggap sebagai ancaman, bukan lagi vitamin yang menyehatkan demokrasi.

Menariknya, pembungkaman tak selalu brutal. Ada cara yang lebih halus, dan justru lebih efektif. Lihat saja bagaimana influencer, tokoh publik, dan figur berpengaruh dirangkul. Mereka diberi jabatan, fasilitas, akses ke pusat kekuasaan. Setelah itu, suara-suara kritis mereka perlahan menghilang. Mereka tak perlu berbohong, cukup memilih untuk diam. Demokrasi pun tak dibunuh secara terbuka, hanya dibuat sunyi. Inilah kooptasi, strategi lama yang kini dinormalisasi dengan sangat rapi.

Nah, di saat hampir semua partai memilih untuk tunduk dan mengikuti arus, PDIP justru mengambil jalan berbeda. Sikap mereka yang menolak wacana Pilkada dipilih DPR menjadi penanda penting. Sementara partai lain sibuk berdalih tentang efisiensi dan stabilitas, PDIP menyentuh inti persoalan: politik uang, permainan elit, dan hak pilih rakyat yang terancam mundur. Tentu saja, sikap ini bukan tanpa risiko. Berdiri sendiri melawan koalisi raksasa berarti siap diserang dari segala sisi, dipinggirkan, bahkan distigmatisasi.

Harus diakui, PDIP bukanlah oposisi suci tanpa cacat. Mereka punya sejarah dan masalahnya sendiri. Tapi dalam politik seperti sekarang, yang lebih relevan bukanlah kesempurnaan moral, melainkan keberanian untuk menjaga sebuah garis batas. Selama masih ada satu kekuatan besar yang menolak normalisasi kemunduran ini, ruang perdebatan belum sepenuhnya mati. Persoalannya, satu banteng saja tidak akan cukup untuk menghadapi sekawanan pemburu.

Bayangkan jika PDIP tumbang, atau akhirnya memilih berkompromi. Maka, babak terakhir pertahanan demokrasi elektoral kita bisa jadi akan tertutup. Nanti, yang tersisa hanyalah prosedur tanpa jiwa. Pemilu tanpa pilihan yang berarti. Parlemen tanpa perlawanan yang sehat. Dan negara yang tampak tenang, bukan karena damai, tapi karena rakyatnya sudah belajar untuk diam.