Di Tengah Ambisi Trump, Indonesia Terjepit dalam Titik Nol Geopolitik

Keseimbangan ala Trump tidak ramah untuk negara menengah. Ia dirancang bagi mereka yang punya daya paksa. Indonesia, dengan kekuatan militer terbatas dan ketergantungan ekonomi global yang tinggi, jelas bukan penentu keseimbangan. Tapi kita juga terlalu besar, terlalu strategis, untuk diabaikan begitu saja. Posisinya jadi paradoks: tidak cukup kuat untuk memaksa, tapi terlalu bernilai untuk dibiarkan netral pasif.

Di Asia Pasifik, TNB berarti tekanan untuk memilih akan makin kuat. Bukan lewat deklarasi ideologis, tapi lewat keputusan konkret: jalur investasi, kebijakan industri, kerja sama pertahanan. Amerika, China, bahkan Jepang dan India akan baca setiap langkah Indonesia sebagai sinyal keberpihakan. Dalam dunia benteng, ambiguitas strategis biayanya makin mahal.

Tapi di situlah peluangnya, kalau kita jeli. Dunia TNB tidak sepenuhnya menutup ruang manuver; ia hanya mengubah sifatnya. Jika dulu otonomi dicari lewat retorika normatif, kini harus dibangun lewat kapasitas riil. Pertama, kedaulatan ekonomi harus jadi basis utama. Ketergantungan berlebihan pada satu pasar atau sumber investasi adalah kerentanan geopolitik. Diversifikasi bukan lagi slogan, melainkan strategi pertahanan non-militer.

Kedua, posisi Indonesia di ASEAN jadi lebih krusial, sekaligus lebih rapuh. TNB mendorong logika bilateral dan transaksional, sementara ASEAN dibangun atas konsensus. Jika gagal beradaptasi, ASEAN bisa direduksi jadi arena perebutan pengaruh. Indonesia, sebagai yang terbesar, dituntut bukan cuma memimpin simbolis, tapi menyediakan arah strategis yang jelas.

Ketiga, politik nonblok perlu diredefinisi. Di dunia TNB, nonblok tak bisa lagi berarti equidistance moral. Ia harus bergeser jadi nonblok fungsional: kemampuan berinteraksi pragmatis dengan semua kekuatan tanpa terserap oleh salah satunya. Ini butuh kecanggihan koordinasi kebijakan yang tinggi. Dalam dunia keseimbangan koersif, ketidaksinkronan kebijakan dalam negeri langsung terbaca sebagai celah.

Akhirnya, TNB bawa implikasi normatif yang dalam. Jika dunia bergerak menuju keseimbangan tanpa landasan nilai universal, maka pertanyaan tentang demokrasi dan legitimasi tak bisa lagi disandarkan ke luar. Dalam dunia TNB, kualitas internal negara jadi sumber daya geopolitik. Negara dengan institusi rapuh lebih mudah ditekan atau dieksploitasi.

Jadi, tantangan terbesar kita bukan memilih sisi di antara para raksasa, melainkan meningkatkan kapasitas bertahan dan bernegosiasi dalam dunia yang lebih keras. Stabilitas bagi Indonesia hanya bisa dicapai lewat penguatan diri sendiri. Dalam dunia tanpa janji perlindungan normatif, otonomi harus dibangun bukan diasumsikan.

Pada akhirnya, Titik Nol Baru ini memaksa kita menghadapi pertanyaan tua: apakah keteraturan lahir dari norma, atau dari ketakutan pada kekuatan? Sejarah memberi jawaban ambigu. Dunia pernah stabil di bawah keseimbangan kekuatan tapi stabilitas itu biasanya eksklusif, dingin, dan rapuh. Ia bertahan selama para kuat saling menahan, dan runtuh ketika salah satu merasa cukup kuat untuk melanggar.

TNB bukan kemunduran ke barbarisme, tapi jelas kemunduran dari harapan universalistik pasca-Perang Dunia II. Hukum internasional dan multilateralisme betapapun sering dilanggar setidaknya memberi bahasa moral bagi yang lemah untuk bersuara. Dalam dunia TNB, bahasa itu memudar. Yang tersisa cuma kalkulasi, posisi, dan daya tahan. Dunia jadi lebih jujur soal kekuatan, tapi lebih sunyi soal keadilan.

Tapi keliru juga kalau TNB cuma dibaca sebagai kegagalan moral. Ia bisa dilihat sebagai cermin keletihan peradaban global lelah pada kemunafikan normatif, lelah pada janji universalisme yang tak pernah ditepati. Dalam arti ini, TNB adalah kejujuran yang brutal: pengakuan bahwa dunia tak pernah benar-benar setara, dan norma tanpa kekuatan penegak hanyalah retorika.

Masalahnya, kejujuran semacam ini punya harga. Saat norma ditanggalkan, tanggung jawab pindah ke masing-masing negara untuk menjaga diri sendiri. Dunia TNB menuntut kapasitas, bukan kepatuhan; ketahanan, bukan pengakuan. Bagi negara kecil dan menengah, termasuk Indonesia, artinya cuma satu: tak ada lagi penjamin eksternal bagi masa depan mereka. Kualitas institusi, ketahanan ekonomi, kedewasaan elite itulah yang akan menentukan nasibnya.

Refleksi filosofisnya jadi tajam. Jika tatanan dunia bergerak dari etika menuju ekuilibrium, maka peradaban tak lagi dinilai dari keluhuran cita-citanya, tapi dari seberapa besar kapasitasnya bertahan tanpa kehilangan kemanusiaan. Dunia TNB mungkin stabil, tapi stabilitasnya netral secara moral ia tak janjikan kemajuan, hanya keberlangsungan.

Karena itu, pertanyaan paling mendasar bukan apakah Titik Nol Baru tak terhindarkan, melainkan bagaimana manusia dan negara hidup di dalamnya tanpa menyerah sepenuhnya pada sinisme kekuatan. Jika norma global melemah, maka etika harus ditarik kembali ke dalam: ke dalam negara, ke dalam institusi, ke dalam keputusan elite. Mungkin inilah ironi terdalam TNB: justru ketika dunia tak lagi menyediakan perlindungan moral, tuntutan moral terhadap pemimpin jadi semakin berat.

Jadi, TNB bukan akhir sejarah. Ia adalah awal dari sejarah yang lebih keras. Sejarah di mana keseimbangan kekuatan mungkin cegah perang besar, tapi tak pernah cukup untuk menjamin martabat. Di dunia seperti ini, yang dipertaruhkan bukan cuma posisi geopolitik, melainkan makna dari bertahan itu sendiri apakah sekadar hidup dalam bayang-bayang raksasa, atau membangun kapasitas untuk tetap manusiawi di tengah dunia yang kembali diatur oleh kekuatan.

CIMAHI, 23 JANUARI 2026

Penulis:
Berijasah asli dari Jurusan Studi Pembangunan FE-Unpad
Anggota Komite Eksekutif KAMI
Ketua Komite Kajian Ilmiah Forum Tanah Air