Tiket Pesawat Domestik Mahal? Alasannya Mirip dengan Mahalnya Berobat di Sini

✍🏻 Dr. Erta Priadi Wirawijaya Sp.JP

Belakangan ini, keluhan soal harga tiket pesawat dalam negeri kembali mencuat. Bahkan ada cerita yang bikin geleng-geleng kepala: dalam situasi darurat di Aceh, tim medis malah lebih "masuk akal" terbang lewat Kuala Lumpur dulu. Kenapa? Tiket langsung ke Aceh ternyata jauh lebih mahal.

Kedengarannya memang aneh. Tapi itu benar-benar terjadi.

Dan sebagai seorang dokter, saya merasa punya pengalaman serupa. Polanya nyaris sama persis dengan apa yang saya lihat setiap hari di dunia kesehatan kita.

Banyak yang langsung menuding maskapai serakah. Mereka dituduh mengambil untung terlalu besar.

Persis seperti anggapan bahwa mahalnya biaya berobat itu salah dokter atau rumah sakit yang terlalu komersil.

Padahal, kenyataannya jarang sesederhana itu. Di balik angka yang terpampang, ada struktur biaya dan kebijakan yang seringkali luput dari perbincangan. Ini inti masalahnya.

Coba kita lihat dari rumah sakit dulu.

Obat yang Anda minum itu tidak jatuh dari langit. Bahan bakunya, secara umum, masih banyak yang didatangkan dari luar negeri. Begitu masuk Indonesia, barang impor ini sudah kena bea masuk dan pajak. Lalu diproduksi oleh industri farmasi, dijual ke distributor kena pajak lagi. Dari distributor ke rumah sakit atau apotek, pajak masih mengintai.

Jadi saat obat itu akhirnya sampai ke tangan pasien, harganya sudah dibebani oleh rantai pajak yang berlapis-lapis. Wajar kalau harganya terasa "tidak ramah". Ini bukan cuma soal satu pihak, tapi soal sistem yang panjang dan mahal.

Alat kesehatannya pun nasibnya tak jauh beda.

Sekitar 90% alat kesehatan di Indonesia masih impor. Mesin USG, CT-scan, sampai alat kateter jantung, semuanya lewat jalur yang sama: bea masuk, PPN, lalu distribusi. Pernah lihat perbandingan harga alat yang sama di katalog pemerintah dengan harga internasionalnya? Selisih dua sampai tiga kali lipat itu biasa saja.

Logikanya sederhana: barang mahal harus balik modal. Ujung-ujungnya, biaya itu dibebankan ke pasien.

Nah, menariknya, pola yang hampir identik terjadi di dunia penerbangan domestik.

Suku cadang pesawat? Mayoritas impor. Bahan bakar avtur di dalam negeri? Dikenakan pajak. Tiket pesawat domestik? Kena PPN. Sementara, banyak negara tidak mengenakan PPN untuk tiket penerbangan internasional. Makanya, nggak heran kalau terbang ke luar negeri kadang justru lebih murah daripada terbang ke kota lain di dalam negeri sendiri.

Di titik ini, kita harus berhenti sejenak. Lalu bertanya.

Ini murni soal efisiensi maskapai dan rumah sakit, atau sebenarnya ada desain kebijakan tertentu yang tanpa sadar membuat layanan dasar jadi semahal ini?

Ambil contoh negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura. Mereka umumnya memberi perlakuan pajak yang lebih ringan untuk sektor strategis seperti kesehatan dan transportasi udara. Tujuannya jelas: mempermudah akses masyarakat. Mobilitas dan kesehatan dianggap kebutuhan pokok, bukan komoditas mewah.

Dampaknya terasa sekali di lapangan. Saya sering menjumpai pasien yang menunda kontrol karena terbebani biaya. Ada keluarga yang mengurungkan niat rujukan karena ongkos perjalanannya selangit. Mirip sekali dengan orang yang memilih rute penerbangan berputar-putar demi harga yang lebih manusiawi. Ini bukan soal gaya hidup, ini soal bertahan hidup.

Di Indonesia, kita punya aturan tarif batas atas dan batas bawah untuk tiket pesawat. Secara teori, ini bagus untuk melindungi konsumen. Namun begitu, dalam praktiknya, ketika biaya operasional sudah tinggi dan ruang gerak maskapai dipersempit, kebijakan ini justru bisa membuat harga sulit turun secara wajar.

Pelajaran utamanya jelas. Ketika pajak, bea masuk, dan regulasi dibebankan secara bertumpuk pada sektor-sektor penting, hasilnya cuma satu: harga akhir melambung. Mau itu tiket pesawat, mau itu biaya berobat. Dan pada akhirnya, yang menanggung beban paling berat adalah masyarakat biasa.

Mungkin sudah waktunya kita berhenti saling menyalahkan di permukaan. Maskapai, rumah sakit, dokter semuanya bergerak dalam ekosistem yang sama. Kalau kita ingin tiket pesawat lebih terjangkau dan layanan kesehatan lebih merakyat, maka kebijakan di hululah yang harus dikoreksi.

Kalau tidak, kita akan terus hidup di negara yang aneh: pergi berobat terasa seperti naik pesawat mahal, dan naik pesawat mahal bikin sakit kepala duluan sebelum sampai tujuan.

EPW 21/1/2026