CSIS Usul Sistem Proporsional Tetap Dipertahankan, Ambang Batas Diturunkan Bertahap

Undangan dari Komisi II DPR datang ke CSIS, Selasa lalu. Mereka diminta hadir untuk membahas rencana revisi UU Pemilu yang memang sudah masuk dalam agenda Prolegnas 2026. Artinya, pembahasan revisi ini akan segera dimulai.

Dalam rapat dengar pendapat itu, CSIS punya pandangan cukup jelas. Menurut mereka, daripada beralih ke sistem campuran atau mixed system, sistem proporsional entah itu terbuka atau tertutup masih jadi pilihan yang paling relevan untuk dipertahankan.

Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS, yang hadir di Kompleks Parlemen, Senayan, mengungkapkan alasannya.

“Mempertahankan sistem pemilu proporsional, dalam hal ini mungkin sistem Pemilu proporsional terbuka. Paling relevan saat ini untuk memastikan terpenuhinya prinsip keterwakilan, kompetisi yang setara, dan inklusivitas politik,” jelas Arya.

“Jadi saya berkeyakinan sampai saat sekarang menurut pendapat saya, sistem proporsional, apakah proporsional terbuka atau tertutup, menurut saya sudah yang paling tepat kita adopsi partai politik,” ujarnya.

Namun begitu, sistem saja tidak cukup. CSIS juga menekankan satu hal krusial: demokratisasi di dalam tubuh partai politik itu sendiri. Proses rekrutmen caleg, menurut mereka, harus lebih terbuka dan sehat.

“Partai juga harus didorong untuk melakukan demokratisasi internal dalam seleksi caleg, pembuatan keputusan, dan kemandirian keuangan,” kata Arya.

“Misalnya dengan menetapkan persyaratan keanggotaan partai minimal sedikitnya 2 tahun sebelum tahapan pemilu dimulai bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri dalam pemilu legislatif,” lanjutnya.

Mencari Titik Tengah untuk Ambang Batas

Lalu, ada soal parliamentary threshold atau ambang batas parlemen yang selalu jadi perdebatan. CSIS mencatat, angka ini harus ditetapkan secara moderat. Tujuannya, untuk menyeimbangkan antara kebutuhan keterwakilan dan efektivitas kerja di DPR.

Saat ini kan kita pakai 4%. Arya bilang, angka yang terlalu rendah atau terlalu tinggi sama-sama bermasalah.

“Membuat ambang batas yang rendah misalnya 1%, itu akan menciptakan multipartai ekstrem di DPR dan berimplikasi pada legislatif deadlocks dan instabilitas politik di DPR. Sementara menciptakan ambang batas yang tinggi dapat mengurangi derajat keterwakilan dan banyaknya suara yang tidak terkonversi menjadi kursi atau wasted votes,” ungkapnya.

Jadi, solusinya bagaimana? CSIS punya usulan konkret: turunkan secara bertahap. Jangan drastis, biar sistemnya stabil.

“Menurut hemat saya, kita perlu menurunkan ambang batas secara bertahap dalam dua kali siklus pemilu. Pertama, menurunkan dari 4% ke 3,5% di Pemilu 2029, dan ini berlaku untuk tingkat nasional dan di daerah. Baru setelahnya kita tetapkan ambang batas 3% di Pemilu 2034 dan seterusnya,” ujar Arya.

Dengan ambang batas 3,5% di 2029 nanti, Arya memperkirakan jumlah wasted votes bisa ditekan signifikan, dari sekitar 17 juta jadi hanya 11 juta suara.

Soal Suara Tidak Sah, Salah Siapa?

Pembahasan lain yang menarik adalah soal suara tidak sah. Banyak yang menyalahkan sistem pemilu serentak sebagai biang keroknya. Tapi menurut Arya, data justru menunjukkan hal berbeda.

Persoalan utamanya bukan di sistem, melainkan pada pengetahuan dan perilaku pemilih itu sendiri.

“Banyak studi-studi soal invalid ballot atau suara yang tidak sah, itu terjadi bukan karena soal keserentakan atau tidak keserentakan. Tapi suara tidak sah terjadi karena pengetahuan pemilih,” ungkap Arya.

“Nah jadi PR-nya menurut saya adalah, suara tidak sah itu muncul bukan karena sistemnya, tapi efek dari perilaku atau pengetahuan pemilih. Makanya di awal kami menyampaikan bahwa kita harus bedakan antara efek sistem dan efek perilaku,” jelasnya.

Ia pun menunjukkan data. Tren suara tidak sah justru menurun sejak 2009, ketika sistem proporsional terbuka diterapkan sepenuhnya. Dulu di angka 14%, pada Pemilu 2024 kemarin turun jadi sekitar 10% padahal pemilu dilaksanakan secara serentak dengan pilpres.

Artinya, menurut CSIS, fokusnya harus lebih pada peningkatan literasi pemilih. Bukan pada menyalahkan desain sistem yang ada.