Pro-Kontra Demokrasi Lokal: Sosiolog IPDN Soroti Opsi Ketiga Pilkada Asimetris

Wacana perubahan model pemilihan kepala daerah kembali panas. Lagi-lagi, ruang publik terbelah oleh perdebatan yang tak kunjung usai.

Di satu sisi, ada kelompok yang mati-matian mempertahankan Pilkada langsung. Bagi mereka, kembali ke pemilihan lewat DPRD adalah langkah mundur yang berbahaya. Mereka melihatnya sebagai pintu masuk bagi oligarki lokal dan mengingatkan kita pada praktik otoriter zaman dulu.

Namun begitu, kritik terhadap Pilkada langsung juga kencang terdengar. Biaya politik yang membengkak, politik uang yang merajalela, hingga potensi konflik sosial jadi amunisi utama. Mereka bilang, sistem yang ada sekarang justru melahirkan masalah baru yang tak kalah pelik.

Nah, di tengah tarik-ulur dua kubu ekstrem ini, muncul suara yang mengajak kita berpikir ulang. Dr. Jose Rizal, Sosiolog Pemerintahan IPDN yang juga pejabat di Kemendagri, punya pandangan lain. Menurutnya, perdebatan ini tak perlu dikotak-kotakkan hitam putih saja.

Keragaman Indonesia, Kunci Utamanya

"Perdebatan kita selama ini cenderung hitam-putih," ujar Jose Rizal saat dihubungi di Jakarta, Minggu (18/1/2026).

"Padahal secara sosiologis, Indonesia sangat beragam."

Ia menekankan, keragaman itu bukan cuma soal geografi atau jumlah penduduk. Kapasitas fiskal, kematangan politik masyarakat, sampai kekuatan lembaga lokal di setiap daerah itu berbeda-beda. Daerah perkotaan maju tentu punya konteks yang lain dengan wilayah tertinggal atau rawan konflik.

Maka, memaksakan satu model untuk semua daerah? Itu menurut Rizal sudah tidak relevan lagi.

Jalan Tengah Bernama Pilkada Asimetris

Di sinilah ia mengusung opsi ketiga: Pilkada asimetris. Intinya, tidak seragam. Bisa jadi ada daerah yang memang siap dan layak melanjutkan pemilihan langsung. Tapi di tempat lain, dengan pertimbangan objektif tertentu, pemilihan melalui DPRD mungkin lebih tepat.

"Ini bukan langkah mundur," tegasnya. Ini lebih ke penyesuaian. Menyelaraskan kebijakan demokrasi dengan realitas sosiologis yang ada di lapangan.

Bagi Rizal, demokrasi jangan cuma dilihat dari prosedurnya semata. Yang penting itu substansinya. Bagaimana kekuasaan bisa dikontrol dan akhirnya menghasilkan kesejahteraan. Kalau sebuah mekanisme malah melahirkan korupsi sistemik dan pelayanan publik yang buruk, ya harus dikaji ulang.

Tapi, Jangan Sampai Terulang

Meski menawarkan jalan tengah, Rizal sangat hati-hati. Penerapan Pilkada asimetris terutama yang melibatkan DPRD tidak boleh sekadar mengulang sejarah kelam.

"Kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka DPRD harus direkonstruksi," ujarnya tegas.

Jangan sampai lembaga perwakilan rakyat itu berubah jadi arena transaksi gelap. Prosesnya harus transparan, misalnya dengan pemungutan suara terbuka. Bisa juga melibatkan panel independen untuk menyaring calon, agar kualitasnya terjaga.

Pengawasan dan sanksi hukum yang jelas mutlak diperlukan. Tanpa itu, risikonya besar. Bisa-bisa kita malah menciptakan masalah baru yang lebih ruwet.

Merancang Ulang, Bukan Melangkah Mundur

Pada akhirnya, Jose Rizal ingin kita melihat wacana ini dengan kepala dingin. Pilkada asimetris bukan nostalgia Orde Baru. Ini adalah upaya merancang ulang demokrasi lokal agar lebih lincah menghadapi tantangan zaman.

"Ini adalah upaya membangun negara yang kuat secara institusional, demokratis secara substansial, dan adaptif terhadap konteks daerah," pungkasnya.

Pertanyaannya sekarang bukan lagi 'langsung atau tidak langsung'. Tapi, model seperti apa yang benar-benar bisa melahirkan pemerintahan daerah yang bersih dan efektif untuk rakyat. Perdebatan yang, sepertinya, masih akan panjang.