Pratikno: Data Akurat Jadi Kunci Penanganan Pascabencana Sumatera

Pascabencana Sumatera, Pratikno Soroti Pentingnya Data Akurat

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, punya pesan tegas. Dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera, semuanya harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat. Bukan sekadar asumsi atau proyek belaka.

“Ini akan terkait juga dengan mengacu pada pedoman strategis yang dirumuskan oleh Tim Pengarah, merujuk pada data tunggal, memastikan akurasi bagi intervensi jangan sampai tidak tepat dengan kebutuhan masyarakat ini agar membuat partisipasi yang bermakna supaya antara kebutuhan dengan yang dibangun oleh pemerintah itu sesuai,” ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan Pratikno dalam sebuah rapat koordinasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis lalu. Intinya, seluruh intervensi pemerintah wajib punya dasar data yang solid. Kalau tidak, bantuan bisa meleset jauh dari apa yang sesungguhnya dibutuhkan korban di lapangan.

Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo Subianto sudah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026. Kepres ini membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam, yang cakupannya meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Nah, Pratikno sendiri ditunjuk sebagai Ketua Tim Pengarah satgas tersebut. Menurutnya, tugas satgas ini cukup berat. Mulai dari mengkoordinasi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantauan dan evaluasi. Semua tahapan itu harus berjalan sinergis.

Dan yang tak kalah penting, Tim Pengarah wajib melaporkan perkembangannya langsung ke Presiden secara berkala.

“Sehingga nanti misi utamanya adalah mempunyai data tunggal dengan dashboard yang terintegrasi. Ini menjadi sesuatu yang sangat mendesak dilakukan Bu Kepala BPS supaya intervensinya akurat, akuntabilitasnya bisa dijaga maksimal,” jelas Pratikno lagi.

Dia menekankan, percepatan penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi adalah kunci. Dokumen itulah yang nantinya jadi rujukan utama program di lapangan, termasuk dalam hal penentuan anggaran. Baik yang bersumber dari APBN maupun sumber-sumber lain yang sah.

Jadi, inti dari semua upaya ini sederhana: memastikan setiap langkah pemerintah tepat sasaran. Data akurat jadi landasan, agar bantuan yang turun benar-benar menyentuh kebutuhan, bukan sekadar memenuhi laporan.