Geliat PSI Semarang: Saat Kursi DPRD Tak Sebanding dengan Konflik Internal

Suasana di Hotel Triiss, Semarang, Minggu lalu benar-benar tegang. Ruang rapat yang seharusnya jadi tempat berembuk malah mirip arena pertarungan. Simbol 'Gajah' merah partai itu tampak gelisah bukan soal pakan, tapi karena terlalu banyak yang merasa berhak mengendalikannya.

Rakerda DPD PSI Kota Semarang yang diagendakan untuk konsolidasi, nyatanya berubah jadi pertunjukan lain sama sekali. Alih-alih membahas persoalan warga seperti banjir atau kemacetan, yang terjadi justru adalah drama internal yang berlarut-larut. Orkestranya sumbang.

Memang, sejak awal PSI mengusung jargon kuat: DNA Anti-Korupsi dan Anti-Intoleransi. Tapi di tingkat akar rumput, realitanya seringkali berbeda. Gagasan besar itu seolah kalah pamor oleh hal-hal yang lebih duniawi, seperti soal selembar Surat Keputusan.

Prestasi mereka di Pemilu 2024 sebenarnya cukup bagus. Lima kursi di DPRD Kota Semarang adalah modal berharga untuk melangkah lebih jauh menuju 2029. Sayangnya, energi partai ini seperti terkuras untuk hal-hal lain. Jangankan merancang strategi mengatasi rob, soliditas internal saja masih jadi masalah. Kursi yang sudah didapat pun nyaris goyah karena konflik sendiri.

Yang menarik, keributan ini sama sekali bukan karena perdebatan ideologi yang mendalam. Sejujurnya, jargon anti-korupsi dan intoleransi itu lebih mirip standar moral dasar ketimbang sebuah paham yang punya akar filosofis kuat. Tanpa landasan itu, yang mudah muncul adalah pragmatisme. Semua kemudian dibungkus rapi dalam narasi kesetiaan pada satu figur sebuah 'isme' yang lebih mengandalkan titah ketimbang dialektika gagasan.

Hanif Nafilah Rozak, Ketua DPC PSI Semarang Utara, tak menyembunyikan kekecewaannya. Ia menuding ada 'tangan gaib' yang mengubah susunan pengurus di menit-menit terakhir.