Warga Depok dan Jakarta Ubah Sampah Jadi Tabungan dan Pupuk

Di perumahan Bringin Town House, Depok, Kamis pagi itu ramai sekali. Bukan arisan atau kerja bakti, tapi warga berduyun-duyun keluar rumah membawa sampah. Ada yang digendong anak, ada yang ditenteng berdua sama pasangan. Isinya? Plastik kresek, kardus bekas, galon air mineral, sampai dupleks. Suasana jadi riuh rendah, hampir seperti pasar pagi, cuma barang dagangannya adalah limbah rumah tangga.

Rupanya, ini ritual bulanan mereka. Sampah anorganik yang sudah dipilah selama sebulan penuh itu ditimbang. Nantinya, beratnya dikonversi jadi saldo di rekening bank sampah. Setelah dicatat, barang-barang itu akan diangkut bank sampah induk untuk didaur ulang.

Yovi, salah satu warga, tampak antusias. Kantongnya penuh plastik. “Sering nggak terelakkan sih, apalagi suka jajan online. Banyak banget kemasan saset,” ujarnya.

Tapi Yovi nggak serta merta buang begitu saja. Di dapur, ia punya ritual khusus. Semua sampah dipilah: plastik kresek di satu tempat, saset di tempat lain, kertas duplek dan kertas putih juga dipisah. Bahkan, plastik berminyak bekas bungkus gorengan dicucinya dulu. “Biar nggak ada sisa makanan dan bisa didaur ulang,” jelasnya.

Kedisiplinan ini menular ke keluarganya. Ia kerap “mengomeli” suaminya yang pulang bawa kantong plastik dari warung, atau mengingatkan anak-anaknya untuk bawa tas belanja sendiri. Hasilnya? Sekitar 60% sampah rumahnya jadi kompos, 30% ditabung di bank sampah. Yang benar-benar terbuang ke TPA cuma 10% saja.

Gerakan ini ternyata bukan hal baru. Bank Sampah BTH sendiri sudah berdiri sejak 2011, dan bahkan menyabet gelar juara 1 tingkat Kota Depok tahun 2024. Awalnya sederhana, cuma gerakan sedekah sampah. Hasil penjualan sampah daur ulang dipakai buat biaya anak-anak mengaji.

Perlahan, gerakan makin matang. Tahun 2019, setelah dapat edukasi dari DLHK Depok, mereka bagi-bagi ember kecil ke warga buat tampung sampah organik. Kebiasaan memilah akhirnya jadi budaya. Bahkan, pada 2021 mereka resmi buka bank sampah anorganik sendiri dan mulai ‘menularkan’ ilmunya ke kompleks lain.

“Sampah organik kami kira-kira 500 kilo per bulan. Anorganiknya bisa 400-600 kg, kalau habis Lebaran bisa nyampe 700 kg. Total hampir 1 ton sampah yang berhasil kami pilah,” kata Sisti, Ketua Bank Sampah BTH.

Manfaatnya kembali ke warga. Mereka dapat bagi-bagi kompos dua kali setahun. Tabungan sampah anorganik juga bisa dicairkan jadi uang jelang Lebaran. Ada nasabah yang terkumpul sampai Rp 1 juta.

Tapi, bagi pengurus seperti Lora, ini bukan cuma urusan duit. “Kami bekerja untuk menggugah moral. Sampah kita ya tanggung jawab kita sendiri, bukan cuma tanggung jawab tukang sampah atau Pak RT,” tegasnya.

Lawan Sampah Makanan dan Aksi ‘Nekat’ si ‘RW Gila’

Di tempat lain, perang melawan sampah punya wajah berbeda. FoodCycle Indonesia, misalnya, fokus pada food waste. Organisasi nirlaba ini ‘mencegat’ makanan berlebih sebelum jadi limbah.

Kukuh Napaki dari FoodCycle bilang, awalnya mereka ambil sisa makanan dari pesta pernikahan. Tapi pandemi ubah segalanya. Mereka lalu beralih ke sektor industri dan ritel yang punya stok berlebih atau produk mendekati kedaluwarsa.

“Sekarang rata-rata 30-40 ton makanan kami distribusi per bulan,” jelas Kukuh. Makanan itu disalurkan ke panti asuhan, komunitas anak jalanan, dan kelompok rentan lainnya sekitar 30.000 penerima manfaat tiap bulan.

Prosesnya ketat. Mereka lakukan uji organoleptik, cek rasa, bau, dan tekstur, sebelum disalurkan. Kalau ada yang benar-benar busuk? Itu pun nggak langsung dibuang. Sejak 2023, mereka olah jadi pakan ternak atau kompos lewat biokonversi maggot.

Sementara itu, di RW 01 Meruyung, Depok, ada cerita lain yang lebih ‘nekat’. Ketua RW-nya, Abdul Gani, sampai dijuluki “RW Gila”. Julukan itu muncul karena ia nekat mengelola sampah warganya secara mandiri, bahkan rela keluar duit pribadi, demi lepas dari ketergantungan pada TPA Cipayung.

Sejak 2013 ia pakai sistem bank sampah, tapi ternyata cuma 10-20% sampah yang bisa dipilah. Akhirnya, ia bangun sistem gotong royong. Warga bayar iuran, sampah diangkut petugas berbayar, lalu dipilah. Yang punya nilai jual seperti plastik dan kardus dijual ke pengepul. Uniknya, hasil penjualan ini masuk kas “Infaq Rongsok” untuk santuni yatim dan janda renta.

Masalahnya, sampah residu yang nggak laku dijual terpaksa dibakar. Abdul mengaku ini bukan solusi ideal. Ia terinspirasi sistem pembakaran ramah lingkungan yang difiltrasi dengan air, tapi terkendala biaya. “Kalau yang sederhana, dengan anggaran Rp 50 juta mungkin bisa,” ujarnya.

Ia sadar cara ini mungkin bertentangan dengan Perda. Tapi niatnya cuma satu: membantu mengurangi beban sampah kota. Setiap hari, sekitar sembilan gerobak sampah atau setara 20 meter kubik berhasil dikelola sendiri di wilayahnya.

Ketika Sampah Dapur Jadi Pupuk lewat Koperasi

Di Cakung, Jakarta Timur, ceritanya lagi. Di sini, sampah organik diolah lewat koperasi. Fadjar Setyani, penggagas Koperasi Kompos RW 016, melihat pandemi justru membuka peluang. Warga punya lebih banyak waktu di rumah dan mulai perhatikan lingkungan.

Awalnya, Fadjar masuk lewat hobi berkebun. Ia buat grup WhatsApp “Jumat Berkebun” buat warga pamer tanaman. Dari situ, obrolan merembet ke soal kompos. “Akhirnya kita bertukar informasi,” kenangnya.

Tapi, mengompos sendiri di rumah sering gagal karena ribet dan berbelatung. Solusinya? Kompos komunal. Tahun 2021, mereka resmi bentuk Koperasi Kompos. Warga bayar simpanan pokok Rp 50.000 untuk dapet ember khusus. Sampah organik mereka lalu dijemput petugas dan diolah di taman kompos.

Hasilnya, anggota dapat bagi-bagian kompos siap pakai 10 kg per tahun. Sepanjang 2025, koperasi ini sukses olah 18 ton sampah organik. Mereka bahkan mulai pilah sampah anorganik, dan berhasil cegah 32,3 ton sampah berakhir di Bantar Gebang setara dengan 13 truk sampah besar.

Ketua RW setempat rutin beli kompos produksi warganya sendiri buat pupuk taman. Ekonomi sirkular pun berputar di tingkat paling dasar.

Berbagai inisiatif warga ini, menurut Wahyu Eka Styawan dari WALHI, adalah tamparan buat sistem pengelolaan sampah kota yang masih berkutat pada pola “angkut, buang, dan tumpuk”. Ia menilai krisis sampah saat ini adalah buah dari kegagalan implementasi UU No. 18 tahun 2008.

“Prinsip kurangi di awal itu nggak dijalankan,” kritik Wahyu.

Baginya, aksi Yovi, Abdul Gani, dan Fadjar adalah wujud nyata prinsip 3R yang seharusnya jadi tulang punggung kebijakan. Namun, beban ini nggak boleh dibebankan ke warga selamanya. Negara harus memaksa produsen bertanggung jawab atas kemasan sekali pakai yang mereka produksi.

“Masa kita mau menumpuk begitu saja?” gugatnya.

Tanpa perubahan radikal dari hulu, inisiatif warga yang luar biasa ini mungkin cuma jadi benteng terakhir yang rapuh, menahan laju gunungan sampah yang kian menggunung.