Tito Karnavian Kualat Lupa Sebut Nama Purbaya di Rapat Satgas Aceh

Suasana rapat koordinasi di Banda Aceh, Sabtu (10/1) lalu, sempat diwarnai canda. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, tiba-tiba berhenti di tengah penjelasannya. Rupanya, ada satu nama penting yang terlewat.

Ia sedang memaparkan soal struktur tim pengarah Satgas. Menurutnya, tim itu diketuai Menko PMK, dengan anggota seluruh menteri koordinator, Panglima TNI, dan Kapolri. Tapi, belum selesai bicara, Tito langsung mengoreksi diri sendiri.

“Sedangkan untuk infrastruktur, saya ulangi, ada yang terlewat,” ujarnya, menyadari kesalahan.

“Selain Menko, Panglima TNI, Kapolri, juga di situ ada Bapak Purbaya. Saya lupa nyampaikan. Ini kualat ini.”

Ruangan pun riuh dengan gelak tawa. Tito lalu melanjutkan dengan nada bercanda, “Kalau beliau ngambek, mau rapat sampai malam juga, percuma juga kita nanti. Enggak ada "pitinya" [uangnya].”

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang namanya sempat terlupakan, langsung merespons. Ia tampak tak mempermasalahkan soal penyebutan nama. Namun, ia punya ‘syarat’ lain untuk bisa tersinggung.

“Saya enggak disebut nama enggak ngambek, Pak. Saya ngambek kalau uangnya udah disediain pakai utang, enggak dipakai juga,” tutur Purbaya sambil tersenyum.

Ia lalu menjelaskan betapa sulitnya mengumpulkan dana untuk penanganan bencana. “Saya kumpulin uang banyak, ‘gebuk-gebuk’ orang pajak, bea cukai, ditumpuk di sana enggak dipakai. Sementara di sini, bencananya masih susah masyarakatnya,” sambungnya. Intinya, dana yang sudah ada harus segera digunakan untuk yang membutuhkan.

Nah, soal struktur Satgas ini sendiri, ada dua tim utama yang dibentuk. Pertama, Tim Pelaksana. Kelompok ini diketuai langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Wakil ketuanya ada empat orang: KASUM TNI Letjen Richard Tarigan Tampubolon, Kepala BNPB Suharyanto, Komandan Korps Brimob Polri Komjen Ramdani, dan Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani.

Di sisi lain, ada juga Tim Pengarah yang bertugas mengawasi. Pimpinannya adalah Menteri Koordinator PMK. Anggotanya lumayan lengkap: seluruh menteri koordinator, ditambah Menteri Keuangan, Panglima TNI, dan Kapolri. Inilah tim yang sempat membuat Tito ‘kualat’ karena lupa menyebut salah satu anggotanya.