Menag di Antara Ziarah ke Vatikan dan Fellowship Yahudi: Di Mana Misi Dakwahnya?

Keakraban Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan kalangan non-Islam memang menarik perhatian. Banyak yang mempertanyakan sikapnya itu. Di mata sebagian kalangan, Menag seolah tak punya misi dakwah yang jelas saat berhadapan dengan pemeluk agama lain.

Bahkan, ada kesan kuat bahwa ia justru membenarkan ajaran-ajaran mereka. Kita bisa lihat dari beberapa hal: Kurikulum Cinta yang digagas Kemenag dinilai cenderung menyamakan semua agama. Lalu, ada momen saat ia mencium kening Paus Fransiskus, berziarah ke makamnya, dan rutin menghadiri acara-acara bernuansa Kristen.

Memang, bergaul dengan baik antar umat beragama itu dianjurkan. Tapi, menyanjung-nyanjung dan menyatakan agama lain sama benarnya? Itu jelas melenceng. Buya Hamka pernah bilang begini:

Kalau kita tilik sejarah, justru menteri-menteri agama di awal republik punya misi dakwah yang kuat dan tak ambigu. Ambil contoh KH Wahid Hasyim atau Prof Mohammad Rasjidi. Mereka jadi panutan.

Wahid Hasyim, putra pendiri NU itu, dikenal sebagai ulama sekaligus negarawan. Perjuangannya konkret: memperjuangkan Islam dalam konstitusi, merintis pendidikan Islam, dan mendorong modernisasi pesantren tanpa mengikis akidah. Sejarawan Deliar Noer mencatat, Wahid Hasyim melihat negara sebagai “alat dakwah yang sah dan strategis bagi umat Islam.”

Di sisi lain, Prof Mohammad Rasjidi lebih dikenal dengan ketegasannya menghadapi misi Kristenisasi dan dominasi pemikiran Barat. Dalam berbagai forum internasional, ia tak segan mengkritik orientalisme dan paham relativisme agama. “Dialog antaragama tidak boleh mengaburkan kebenaran. Islam datang bukan untuk disamakan, tetapi untuk menyempurnakan,” tulisnya dalam sebuah esai. Bagi Rasjidi, Menteri Agama yang Muslim harus jadi duta akidah, bukan sekadar fasilitator perbedaan.

Pandangan serupa diungkapkan mantan Ketua PP Muhammadiyah, Prof Amien Rais. Menurutnya, elite Muslim yang kehilangan orientasi dakwah akan mudah terbawa arus agenda global.

Jadi, kritik yang muncul ini bukan soal menolak toleransi. Ini lebih pada kerinduan akan kepemimpinan yang punya "izzah", punya wibawa dakwah. Umat Islam Indonesia sebenarnya tak anti dialog. Tapi mereka menolak jika pemimpinnya justru kehilangan arah.

Sejarah sudah memberikan teladan. Menteri Agama Muslim harusnya jadi negarawan yang berdakwah, bukan pejabat yang netral nilai. Tanpa misi itu, Kementerian Agama bisa kehilangan ruhnya. Seperti diingatkan Hamka, “Jika Islam tidak diperjuangkan oleh pemeluknya sendiri, maka jangan salahkan sejarah bila umat itu hanya menjadi penonton.”

Ambil contoh lain. Akhir Oktober 2025 lalu, Menag menghadiri International Meeting for Peace di Roma, yang digelar Community of Sant’Egidio. Di sana, ia bertemu tokoh agama dunia, termasuk Paus Leo XIV, dan mengenang persahabatannya dengan mendiang Paus Fransiskus yang pernah ke Indonesia dan menandatangani Istiqlal Declaration.

Dalam pernyataannya, Menag menyebut kunjungan itu sebagai “momentum memperkuat komitmen kemanusiaan dan dialog antaragama”. Ia banyak bicara tentang persaudaraan dan nilai-nilai universal di forum itu.

Namun begitu, fokus pidatonya lebih menonjolkan pesan universal "peace and harmony". Bagi sebagian umat, hal ini justru menguatkan kesan bahwa posisi Menag lebih sebagai duta toleransi umum, bukan dai negara yang aktif mempromosikan Islam. Saat berkampanye di forum lintas iman, nyaris tak ada penekanan eksplisit pada keistimewaan Islam.

Lalu, ada lagi isu yang mengemuka. Menag dituding mengikuti program yang diselenggarakan lembaga Yahudi di Amerika Serikat. Memang, berdasarkan laporan, ia mengikuti fellowship enam minggu tentang Judaism and Interreligious Relations yang diadakan American Jewish Committee dan Jewish Theological Seminary, berlangsung Juni-Juli 2024.