POLITIK UANG: Panggung yang Salah dan Akar Masalah yang Terabaikan

Di sebuah forum resmi, seorang anggota DPR RI dengan blak-blakan mengaku telah menggelontorkan dana hingga 20 miliar rupiah. Tujuannya? Untuk berkampanye dan akhirnya bisa duduk nyaman di Senayan. Pengakuan ini bukan hal baru, tapi tetap bikin geleng-geleng kepala. Ia menyebutnya sebagai ‘biaya politik’ yang wajar. Benarkah?

Nah, di sinilah persoalannya. Seringkali, sorotan justru diarahkan ke rakyat kecil, seolah merekalah sumber masalah politik uang. Padahal, kalau mau jujur, sumber utamanya ya dari kalangan politisi dan elit partai itu sendiri. Bukannya mengontrol mereka, malah wacana yang muncul justru mencabut hak pilih warga. Ini kan lucu. Ibaratnya, yang salah lari, yang dikejar malah yang berdiri.

Politik Uang Cuma Pindah Arena

Misalnya, jika pemilihan kepala daerah dialihkan ke DPRD, praktik sogok-menyogok itu nggak serta-merta hilang. Bisa jadi malah lebih gampang terjadi. Bayangkan, transaksi bisa berlangsung di balik pintu tertutup antar sesama elit. Deal jabatan atau bagi-bagi proyek antara calon dan anggota dewan. Model begini jauh lebih sulit diawasi oleh Bawaslu atau KPK, karena tidak ada kampanye terbuka yang bisa dipantau publik. Ruang gelapnya lebih luas.

Demokrasi Lokal Bisa Terkikis

Di sisi lain, dampaknya terhadap demokrasi lokal sangat nyata. Rakyat secara langsung kehilangan hak untuk memilih pemimpin daerahnya. Konsekuensinya, kepala daerah yang terpilih akan lebih merasa berutang budi dan loyal kepada partai atau lebih tepatnya, segelintir orang di dalamnya daripada kepada konstituen yang diwakilinya. Pada akhirnya, ini seperti redistribusi kekuasaan yang menguntungkan oligarki partai. Rakyat? Mereka cuma kebagian dampak kebijakan, tanpa punya suara yang berarti.

Tapi yang paling membingungkan sebenarnya adalah hal mendasar ini: kalau para elit partai saja tidak mampu mengatur anggotanya sendiri misalnya, mencegah korupsi atau praktik politik uang di internal lalu bagaimana mereka bisa dipercaya untuk mengatur seluruh negeri ini?

Pertanyaan itu menggantung, tanpa jawaban yang memuaskan.

Lah, faktanya kan jelas. Politisi yang menyebar uang untuk menang, bukan rakyat yang meminta atau memaksa. Tapi kok, beban moralnya seolah dibalikkan?

Menurut sejumlah pengamat, kita sekali lagi dipertontonkan pada ketidakmampuan elit politik menggali akar permasalahan. Kalau akarnya saja tidak mau disentuh, jangan harap solusi yang ditawarkan akan menyembuhkan. Yang ada cuma obat pereda sakit, sementara penyakitnya tetap menggerogoti.

Dan ini baru satu masalah. Negeri kita punya segudang persoalan lain yang menunggu untuk diurai, sementara energi habis untuk debat yang seringkali meleset dari sasaran.

Ya Tuhan, ampunilah kami yang kerap tak berdaya mengatasi masalah kami sendiri.

(Ruly Achdiat Santabrata)