Yang satiris, dalam skema seperti ini, bencana seolah bukan lagi persoalan teknis dan operasional. Ia berubah jadi masalah branding. Bantuan yang tersendat, koordinasi yang kacau, evaluasi yang minim semua itu seakan bisa "diatasi" dengan memproduksi narasi lewat figur yang dianggap relatable. Inilah puncak dari hiper-realitas politik kita. Citra tentang penanganan bencana jadi lebih diprioritaskan ketimbang penanganan bencana itu sendiri.
Pada akhirnya, tulisan ini bukan untuk menyalahkan Tompi. Bisa jadi ia hanya produk dari sebuah sistem. Sistem komunikasi yang gemar memanfaatkan soft power selebritas untuk menutupi tugas hard power pemerintah. Ini soal sistem yang lebih percaya pada kekuatan "kata-kata dari dalam istana" yang disalurkan lewat pesohor, dibanding kekuatan "aksi di lapangan" yang seharusnya langsung dirasakan korban.
Masyarakat sekarang ini terlalu cerdas. Mereka tak mudah percaya pada gestur public relations tanpa substansi tanggung jawab yang nyata. Bencana ditangani dengan logistik, bukan dengan janji. Kredibilitas dibangun lewat aksi yang konsisten, bukan lewat guest appearance selebritas.
Mungkin sudah waktunya kita mengembalikan komunikasi krisis pada esensinya: fakta, data, transparansi, dan akuntabilitas. Bukan anekdota yang dikurasi rapi.
Tabik.
Artikel Terkait
Penyelidikan Kematian Diplomat Arya Daru Resmi Dihentikan, Polisi: Tak Ada Unsur Pidana
Amien Rais Soroti KUHP Baru: Alat Legalisasi Otoritarianisme di Era Prabowo-Gibran
Macron Soroti Kecenderungan AS Menjauh dari Sekutu dan Aturan Global
Gencatan Senjata Diumumkan Usai Bentrokan Suriah-Kurdi di Aleppo