Yang satiris, dalam skema seperti ini, bencana seolah bukan lagi persoalan teknis dan operasional. Ia berubah jadi masalah branding. Bantuan yang tersendat, koordinasi yang kacau, evaluasi yang minim semua itu seakan bisa "diatasi" dengan memproduksi narasi lewat figur yang dianggap relatable. Inilah puncak dari hiper-realitas politik kita. Citra tentang penanganan bencana jadi lebih diprioritaskan ketimbang penanganan bencana itu sendiri.
Pada akhirnya, tulisan ini bukan untuk menyalahkan Tompi. Bisa jadi ia hanya produk dari sebuah sistem. Sistem komunikasi yang gemar memanfaatkan soft power selebritas untuk menutupi tugas hard power pemerintah. Ini soal sistem yang lebih percaya pada kekuatan "kata-kata dari dalam istana" yang disalurkan lewat pesohor, dibanding kekuatan "aksi di lapangan" yang seharusnya langsung dirasakan korban.
Masyarakat sekarang ini terlalu cerdas. Mereka tak mudah percaya pada gestur public relations tanpa substansi tanggung jawab yang nyata. Bencana ditangani dengan logistik, bukan dengan janji. Kredibilitas dibangun lewat aksi yang konsisten, bukan lewat guest appearance selebritas.
Mungkin sudah waktunya kita mengembalikan komunikasi krisis pada esensinya: fakta, data, transparansi, dan akuntabilitas. Bukan anekdota yang dikurasi rapi.
Tabik.
Artikel Terkait
Kisah Prajurit Ngatijan dan Ilmu Kebal yang Selamatkan Rekan dari Tembakan Belanda di Papua
Polri dan Kemenhaj Bentuk Satgas Khusus untuk Berantas Penipuan Haji dan Umrah
Ledakan Tabung Gas di Pabrik Gizi Ngawi Lukai Satu Pekerja
Kedubes Iran Kunjungi Keluarga di Kampar yang Beri Nama Bayi Ali Khamenei