Satgas DPR RI Kumpulkan 14 Kementerian di Posko Galapana untuk Percepat Pemulihan Aceh

Di Posko Pemulihan Pascabencana Galapana, Aceh, suasana mulai ramai sejak Senin (5/1) pagi. Satgas DPR RI untuk pemulihan pascabencana akhirnya menggelar rapat koordinasi pertamanya. Tak sendirian, mereka mengundang perwakilan dari belasan kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Pertemuan ini jadi langkah konkret setelah sejumlah pembicaraan sebelumnya.

Rapat itu sendiri dipimpin oleh Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid. Dari sisi pemerintah, hadirlah para Person in Charge (PIC) yang ditunjuk khusus untuk menangani kondisi di Aceh. Mereka inilah yang nantinya bakal jadi ujung tombak sekaligus penghubung di lapangan.

Nah, siapa saja yang hadir? Cukup banyak, dan mewakili sektor-sektor krusial. Mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Pekerjaan Umum, sampai Perhubungan. Lalu ada juga Sosial, Keuangan, dan BUMN. Untuk urusan komunikasi dan digital, hadir perwakilan dari kementerian terkait plus PT Telkomsel. Tak ketinggalan, sektor vital seperti listrik diwakili PT PLN, sementara isu pendidikan dan kesehatan hadir melalui Kemendikdasmen serta Kementerian Kesehatan. Kementerian PPPA dan Danantara juga turut serta dalam koordinasi ini.

Menurut TA Khalid, rapat ini bukanlah yang pertama kalinya. Ini adalah tindak lanjut dari sebuah pertemuan koordinasi di Banda Aceh pada 30 Desember 2025 lalu, yang waktu itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Fokusnya jelas: penanganan dan pemulihan banjir di Sumatra, dengan Aceh sebagai prioritas.

“Para PIC yang hadir hari ini akan menjadi penghubung utama antara kementerian/lembaga dengan Satgas DPR RI dalam menyusun dan melaksanakan langkah-langkah pemulihan pascabencana secara terpadu,”

ujar TA Khalid dalam keterangannya pada Selasa (6/1).

Di sisi lain, pembahasan dalam rapat cukup teknis. Mereka membicarakan mekanisme pengumpulan data dari lapangan. Data itu nantinya bakal diolah, dirumuskan, dan dijadikan laporan yang bersumber dari relawan, instansi pemerintah, hingga daerah. Harapannya, data yang akurat ini bisa jadi dasar pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.

Khalid sendiri menegaskan komitmen Satgas. Mereka berjanji akan terus mengawal koordinasi antar sektor, memantau perkembangan di lapangan, dan memastikan semua program pemulihan benar-benar jalan. Tujuannya satu: kepentingan masyarakat terdampak, terutama di Aceh, harus diprioritaskan.

“Dengan mulai berkantornya 14 PIC kementerian/lembaga di Posko Galapana, diharapkan berbagai kendala di lapangan dapat segera teridentifikasi dan diselesaikan melalui koordinasi langsung,”

jelasnya lagi.

Pada akhirnya, pola kerja terintegrasi seperti inilah yang diyakini bakal membawa hasil. Khalid menambahkan, cara kerja bersama ini diharapkan bisa membuat proses pemulihan berjalan lebih efektif. Tepat sasaran, dan yang penting, berkelanjutan untuk masa depan Aceh yang lebih baik pasca bencana.