Ketika Amerika Mencoba Melobi Ormas Islam Jelang Invasi Irak

Tahun 2003. Hanya tinggal hitungan hari sebelum Amerika Serikat melancarkan serangannya ke Irak. Suasana di Gedung PP Muhammadiyah Jakarta saat itu cukup tegang. Kedutaan Besar Amerika mengundang sejumlah ormas Islam untuk bertemu. Agendanya? Coba tebak.

Ruang pertemuan dipenuhi wakil-wakil dari berbagai organisasi. Ada Muhammadiyah tentunya, lalu Hizbut Tahrir Indonesia, FPI, MMI, dan Hidayatullah. Dari pihak Amerika, hadir sang Sekretaris Kedutaan yang fasih berbahasa Indonesia namanya sayang sekali saya lupa. Juga ada perwakilan dari Kedubes Kuwait. Oh iya, Tarmizi Taher, mantan Menag era Orde Baru, juga duduk di sana.

Saya sendiri kebetulan waktu itu masih aktif di redaksi Majalah Tabligh Muhammadiyah, jadi ikut nimbrung.

Lalu, apa inti pertemuan ini? Ternyata, pihak Amerika ingin mengukur sikap umat Islam Indonesia. Mereka penasaran, bagaimana reaksi kita jika AS benar-benar menggempur Irak.

Sekretaris Kedubes itu berbicara dengan sangat meyakinkan. Bahasa Indonesianya nyaris tanpa aksen. Menurutnya, invasi AS nanti semata-mata untuk kebaikan rakyat Irak sendiri. Saddam Hussein digambarkannya sebagai diktator kejam, pembunuh ulama, biang kerok kesengsaraan. Tak lupa, ia menyebut invasi Irak ke Kuwait sebagai bukti kelakuan Saddam.

Begitu sesi dialog dibuka, saya dan beberapa rekan seperti Ismail Yusanto langsung angkat tangan. Suara kami tegas: kami menolak rencana Amerika itu. Kami ingatkan bagaimana invasi ke Afghanistan dua tahun sebelumnya justru berujung pada kekacauan dan korban jiwa yang tak sedikit. “Serahkan urusan Irak pada rakyat Irak sendiri,” begitu kira-kira poin kami.

Tarmizi Taher lalu menambahkan komentar yang cukup getir. Katanya, dalam politik dunia, memang yang kuatlah yang biasanya menang. Sebuah pernyataan yang realistis, meski terasa pahit.

Pertemuan akhirnya bubar tanpa kesimpulan yang jelas. Kami berdialog, berdebat, lalu berpisah. Namun, ada satu hal yang sangat mencolok dari peristiwa itu: cara Amerika melobi dunia Islam. Mereka punya agenda, dan mereka berusaha merangkul atau setidaknya, meredam suara kritis dari kita.

Sejak lama, Amerika melihat dirinya sebagai polisi dunia. Dengan keunggulan teknologi dan militernya, mereka merasa berhak menentukan nasib bangsa lain: siapa yang boleh berkuasa, dan siapa yang harus digulingkan. Pola pikir ini tak hanya untuk dunia Islam, tapi juga untuk belahan bumi lainnya. Mirip, ya, dengan klaim ras unggul yang kerap diembuskan?

Kita semua tahu kelanjutannya. Irak akhirnya diserbu. Korban jiwa dari rakyat sipil Irak konon mencapai lebih dari setengah juta orang. Ribuan tentara AS juga tewas. Belakangan, banyak veteran perang Irak di Amerika yang merasa dikhianati oleh Presiden Bush dan menuntut pertanggungjawaban.

Sekarang, di era Presiden Trump, skenario serupa sepertinya diulang. Bedanya, kalau dulu Saddam ditangkap, diadili di Irak, lalu dihukum gantung, kini targetnya adalah Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Rencananya, kalau tertangkap, Maduro akan diadili di Amerika.

Operasi penculikan yang disebut-sebut terhadap Maduro itu sendiri diawali dengan aksi kekerasan yang brutal. Pengeboman dan tembak-menembak dengan tim pengawalnya dikabarkan menewaskan sekitar 80 orang. Entah berapa lagi rakyat Venezuela yang akan menjadi korban berikutnya.

Yang jelas, motifnya klasik. Sama seperti Bush dulu yang tergiur minyak Irak, Trump kini mengincar kekayaan minyak Venezuela yang melimpah. Apalagi negaranya sendiri sedang dilanda krisis keuangan. Jika berhasil, Amerika akan mengendalikan Venezuela sepenuhnya politik, ekonomi, militer, semuanya.

Begitulah sekelumit pengalaman yang sempat saya alami. Dunia ini memang tak pernah hitam putih. Wallahu a’lamun hakim.

Nuim Hidayat
Direktur Forum Studi Sosial Politik.