Retak di Podium Dunia: Ketika Amerika Menukar Demokrasi dengan Dominasi

Sudah lama Amerika Serikat dipuja sebagai kiblat peradaban modern. Ilmu pengetahuan dan teknologinya maju pesat, klaim-klaimnya soal demokrasi dan moral kerap didengungkan. Tapi sekarang, di bawah kepemimpinan Donald J. Trump untuk kedua kalinya, gambaran itu retak. Yang kita saksikan justru kemerosotan politik yang cukup tajam.

Memang, sejak Perang Dunia II berakhir, AS selalu mengklaim diri sebagai pemimpin dunia bebas. Mereka jadi penjaga tatanan internasional, multilateralisme, dan segala institusi global. Namun belakangan, banyak pengamat yang mencatat kemunduran demokrasi di sana. Istilah kerennya democratic backsliding.

Donald Trump, dalam hal ini, adalah tokoh kuncinya. Retorika America First yang digaungkannya, ditambah penolakan terhadap norma internasional, memunculkan pertanyaan serius. Apakah Amerika kini mundur ke belakang, kembali pada pola imperialisme gaya lama?

Soal imperialisme, definisinya kurang lebih adalah upaya negara kuat mengendalikan negara lain. Caranya bisa lewat militer, ekonomi, atau tekanan politik. Sementara itu, kemunduran demokrasi seringkali dimulai bukan dengan kudeta, melainkan oleh pemimpin terpilih yang perlahan-lahan melemahkan institusi dan hukum.

Nah, Trump sendiri lahir di New York tahun 1946. Latar belakangnya dunia bisnis dan hiburan. Tapi rekam jejak pribadinya kerap jadi sorotan. Ada puluhan tuduhan perilaku tidak pantas, dan faktanya, dia disebut-sebut sebagai presiden AS dengan pernyataan palsu terbanyak. Foto-foto dan kasusnya dengan Epstein pun masih beredar luas di internet.

Seorang psikolog politik, Dan McAdams, pernah menyebut gaya kepemimpinan Trump mencerminkan narcissistic leadership. Semuanya berpusat pada ego, dominasi, dan haus pengakuan. Pola seperti ini, dalam catatan empiris, sering berujung pada kebijakan yang konfrontatif dan merusak tatanan.

Venezuela dan Wajah Imperialisme yang Telanjang

Contoh paling gamblang bisa dilihat dari intervensi AS di Venezuela. Di era Trump, upaya penangkapan Nicolás Maduro dan pernyataan soal transisi kekuasaan di sana menuai kecaman luas.

Noam Chomsky menyebut pola ini sebagai kelanjutan dari praktik imperialisme klasik. Amerika menggunakan narasi demokrasi untuk menutupi maksud geopolitik dan perebutan sumber daya. Venezuela, dengan cadangan minyaknya yang luar biasa, jadi target empuk dalam apa yang disebut resource wars.

Richard Falk, guru besar hukum internasional di Princeton, punya komentar keras. Menurutnya, tindakan semacam ini menggerogoti legitimasi hukum internasional dan membawa dunia kembali ke hukum rimba.