Pemilihan Langsung vs DPRD: Bukan Lagi Soal Siapa yang Memilih, Tapi Bagaimana Kekuasaan Dijalankan

Jadi, melihat sejarah sebelum dan sesudah reformasi, pertanyaannya kini jadi lebih kompleks. Bukan lagi sekadar siapa yang memilih, tapi bagaimana kekuasaan itu dijalankan setelah seseorang terpilih. Apakah pemilihan langsung atau lewat DPRD bisa menekan biaya politik dan memperkuat pengawasan? Atau justru malah membuka ruang baru yang penuh tekanan pasca-pemilihan? Tekanan untuk membalas dukungan, baik politik maupun finansial, yang akhirnya berujung pada penyalahgunaan wewenang.

Kita bisa belajar dari kasus Italia, tentu dengan kehati-hatian. Di sana, tingkat korupsi ternyata lebih rendah ketika pejabat daerah tidak dipilih langsung, melainkan ditunjuk pusat. Logikanya sederhana: kepala daerah yang dipilih langsung butuh dukungan lokal. Mereka perlu bernegosiasi dengan aktor-aktor di daerahnya, terutama untuk mengamankan proyek-proyek besar.

Tapi, hati-hati menerapkan logika itu di Indonesia. Konteksnya beda. Partai politik di Italia lebih mapan, birokrasinya stabil dengan sistem karier yang jelas. Sementara di sini, partai politik, dunia usaha, dan birokrasi bisa saling terhubung dalam jaringan kepentingan yang sama, dari pusat hingga daerah. Akibatnya, kepala daerah entah dipilih langsung atau oleh DPRD akan menghadapi tekanan yang serupa. Dalam tekanan itulah, anggaran, perizinan, dan segala sumber daya yang ada berpotensi disalahgunakan hanya untuk memelihara dukungan. Intinya, mengubah cara memilih tidak serta-merta mengubah cara kekuasaan dijalankan.

OTT KPK yang kerap kita saksikan bukanlah persoalan individu semata, dan juga bukan semata-mata kesalahan mekanisme pemilihan. Masalahnya lebih mendasar. Yang perlu kita cermati adalah struktur insentif yang mengelilingi jabatan kepala daerah itu sendiri. Selama jabatan itu menjadi simpul utama distribusi sumber daya, tekanan untuk menyalahgunakannya akan selalu ada.

Pada akhirnya, perdebatan tentang cara memilih kepala daerah seringkali hanya berhenti di permukaan. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah insentif yang tepat dan pembatasan yang kuat. Insentifnya: buatlah sehingga kepala daerah lebih diuntungkan jika bekerja sesuai aturan, terpilih karena kinerja, dan reputasinya terjaga. Pembatasannya: aturan dan pengawasan yang membuat setiap penyalahgunaan menjadi sangat mahal dan berisiko. Mulai dari transparansi anggaran, pengawasan yang konsisten, hingga sanksi hukum yang tegas. Tanpa kombinasi itu, perdebatan ini hanya akan jadi perbincangan prosedural belaka, jauh dari perbaikan yang nyata.