Pesta Elite di Atas Penderitaan Rakyat
Oleh: Nano Hendi Hartono
Wartawan Senior
Bencana alam di Sumatera belum usai. Derita rakyat masih nyata: rumah-rumah hancur, sawah terendam, dan ribuan orang bergantung pada bantuan. Namun, di tengah situasi getir ini, publik justru disuguhi sebuah ironi yang pedih. Beredar foto seorang menteri, tampak begitu santai menikmati hidangan di tempat yang mewah. Di tangannya, ada cerutu. Bukan sembarang cerutu, katanya harganya bisa mencapai jutaan rupiah per batang. Simbol kemewahan itu terasa sangat vulgar, bahkan menusuk, ketika rakyat di lokasi bencana masih berjuang sekadar untuk bertahan hidup.
Belum hilang rasa geram itu, muncul lagi kabar lain. Seorang menteri ternyata menggelar pesta Natal. Bukan perayaan sederhana, tapi jamuan yang elegan dengan dekorasi mahal, dikhususkan untuk kolega dan sesama pejabat tinggi. Sekali lagi, publik merasa ditampar. Soalnya bukan pada perayaan keagamaannya itu hal yang sah tapi pada kemewahannya yang berlangsung di saat bangsa ini sedang dirundung duka.
Kontras ini sungguh mencolok. Bukan cuma soal etika pribadi, ini adalah potret telanjang tentang jarak yang kian menganga. Jarak antara elite penguasa dengan rakyat yang katanya mereka wakili.
Memang, apa sih salahnya makan enak atau merayakan hari besar? Secara normatif, mungkin tidak ada. Tapi coba lihat konteksnya. Di saat sebagian besar orang sengsara, menampilkan kemewahan secara demonstratif dan tanpa empati jelas menjadi masalah besar. Ini soal kepekaan.
Seorang pejabat publik memikul tanggung jawab moral, bukan cuma tugas administratif. Rakyat tak pernah menuntut pemimpinnya hidup miskin. Mereka hanya berharap ada empati, ada rasa turut merasakan, dan sikap untuk menahan diri di saat-saat sulit.
Dalam ilmu kepemimpinan, dikenal istilah symbolic leadership. Setiap tindakan pemimpin, sekecil apapun, punya makna simbolis di mata publik. Cerutu mahal di tengah bencana itu bukan lagi soal selera. Itu adalah simbol ketidakpedulian. Pesta mewah di kala rakyat berduka juga bukan sekadar perayaan. Itu seperti pesan tersirat bahwa penderitaan rakyat tak cukup penting untuk mengganggu kenikmatan segelintir elite.
Yang terjadi di Sumatera memilukan. Warga antre untuk bantuan, tidur beralaskan terpal di tenda pengungsian, sementara sebagian elite justru asyik dalam kenyamanan yang hampir tanpa batas. Negara terasa jauh. Sangat jauh.
Ironisnya, semua ini terjadi di negara yang konstitusinya begitu mulia: melindungi segenap bangsa dan mewujudkan keadilan sosial. Dalam praktik? Keadilan sosial seringkali cuma jadi slogan. Ketimpangan justru dipertontonkan secara kasat mata, tanpa tedeng aling-aling.
Artikel Terkait
Menteri Hukum Tegaskan KUHP Baru: Ini Produk Politik, Tak Bisa Memuaskan Semua Pihak
ASN Parepare Diciduk Polisi, Motifnya Cuma Demi Gaya-Gayaan
Ketika Game Over Menjadi Kenyataan: Ambang Gugur dan Rapuhnya Mimpi Amerika
Nadiem Makarim Tiba dengan Borgol, Disambut Tepuk Tangan di Sidang Perdana