Cerutu Mewah dan Pesta Elite: Saat Rakyat Berduka, Penguasa Berpesta

Pesta Elite di Atas Penderitaan Rakyat

Oleh: Nano Hendi Hartono
Wartawan Senior

Bencana alam di Sumatera belum usai. Derita rakyat masih nyata: rumah-rumah hancur, sawah terendam, dan ribuan orang bergantung pada bantuan. Namun, di tengah situasi getir ini, publik justru disuguhi sebuah ironi yang pedih. Beredar foto seorang menteri, tampak begitu santai menikmati hidangan di tempat yang mewah. Di tangannya, ada cerutu. Bukan sembarang cerutu, katanya harganya bisa mencapai jutaan rupiah per batang. Simbol kemewahan itu terasa sangat vulgar, bahkan menusuk, ketika rakyat di lokasi bencana masih berjuang sekadar untuk bertahan hidup.

Belum hilang rasa geram itu, muncul lagi kabar lain. Seorang menteri ternyata menggelar pesta Natal. Bukan perayaan sederhana, tapi jamuan yang elegan dengan dekorasi mahal, dikhususkan untuk kolega dan sesama pejabat tinggi. Sekali lagi, publik merasa ditampar. Soalnya bukan pada perayaan keagamaannya itu hal yang sah tapi pada kemewahannya yang berlangsung di saat bangsa ini sedang dirundung duka.

Kontras ini sungguh mencolok. Bukan cuma soal etika pribadi, ini adalah potret telanjang tentang jarak yang kian menganga. Jarak antara elite penguasa dengan rakyat yang katanya mereka wakili.

Memang, apa sih salahnya makan enak atau merayakan hari besar? Secara normatif, mungkin tidak ada. Tapi coba lihat konteksnya. Di saat sebagian besar orang sengsara, menampilkan kemewahan secara demonstratif dan tanpa empati jelas menjadi masalah besar. Ini soal kepekaan.

Seorang pejabat publik memikul tanggung jawab moral, bukan cuma tugas administratif. Rakyat tak pernah menuntut pemimpinnya hidup miskin. Mereka hanya berharap ada empati, ada rasa turut merasakan, dan sikap untuk menahan diri di saat-saat sulit.

Dalam ilmu kepemimpinan, dikenal istilah symbolic leadership. Setiap tindakan pemimpin, sekecil apapun, punya makna simbolis di mata publik. Cerutu mahal di tengah bencana itu bukan lagi soal selera. Itu adalah simbol ketidakpedulian. Pesta mewah di kala rakyat berduka juga bukan sekadar perayaan. Itu seperti pesan tersirat bahwa penderitaan rakyat tak cukup penting untuk mengganggu kenikmatan segelintir elite.

Yang terjadi di Sumatera memilukan. Warga antre untuk bantuan, tidur beralaskan terpal di tenda pengungsian, sementara sebagian elite justru asyik dalam kenyamanan yang hampir tanpa batas. Negara terasa jauh. Sangat jauh.

Ironisnya, semua ini terjadi di negara yang konstitusinya begitu mulia: melindungi segenap bangsa dan mewujudkan keadilan sosial. Dalam praktik? Keadilan sosial seringkali cuma jadi slogan. Ketimpangan justru dipertontonkan secara kasat mata, tanpa tedeng aling-aling.

Rakyat sudah muak dengan pidato. Mereka menilai dari sikap. Dari pilihan nyata: turun ke lokasi bencana atau bersulang di meja jamuan yang penuh hidangan mewah.

Yang bikin khawatir, ini mulai dinormalisasi. Seolah-olah tak ada yang salah ketika pejabat berpesta di tengah krisis. Kritik dibilang berlebihan, publik disuruh jangan "baper". Empati direduksi jadi cuma masalah persepsi belaka.

Padahal, di banyak negara, pejabat publik justru dengan sadar membatasi gaya hidupnya saat krisis melanda. Bukan karena dipaksa, tapi karena mereka paham betul bahwa jabatan adalah amanah. Bukan lisensi untuk hidup foya-foya.

Di sini, sebaliknya. Kemewahan kerap dipertontonkan tanpa rasa bersalah. Penderitaan rakyat seolah hanya jadi latar belakang yang tak perlu digubris.

Sejarah punya catatannya sendiri. Runtuhnya kepercayaan publik jarang dipicu satu kebijakan gagal. Lebih sering, itu akibat akumulasi luka-luka kecil yang terus diabaikan. Foto cerutu, pesta mewah, dan sikap masa bodoh di saat genting semua itu bisa menjadi simbol yang membekas lama dalam ingatan kolektif rakyat.

Elite politik harus sadar. Legitimasi kekuasaan tidak cuma lahir dari kotak suara pemilu. Ia juga dibangun dari kepekaan sosial. Kalau empati sudah hilang, kekuasaan perlahan tapi pasti akan kehilangan pijakan moralnya.

Rakyat mungkin diam hari ini. Tapi kekecewaan yang terus dipupuk akan mencari jalannya sendiri. Mungkin jadi apatisme, mungkin jadi gelombang kritik yang tak terbendung, atau bahkan bentuk perlawanan politik yang tak terduga.

Pada akhirnya, ini bukan cuma persoalan etika semata. Ini soal arah bangsa kita. Mau dibawa ke mana negeri ini? Apakah akan dikelola dengan nurani, atau cuma jadi panggung kenikmatan untuk segelintir orang di puncak kekuasaan?

Di tengah bencana, rakyat tak butuh cerutu mahal. Mereka juga tak butuh pesta mewah. Yang mereka butuhkan sederhana: empati yang nyata, kehadiran negara yang terasa, dan pemimpin yang tahu kapan harus menahan diri.

Karena nanti, sejarah tak akan mencatat kemewahan pesta-pesta elite. Sejarah akan mencatat, seberapa besar mereka berpihak pada rakyatnya saat bangsa ini terluka.