Gen Z dan Ancaman Gelombang Protes yang Bisa Menggoyang Pemerintahan Baru

Waspadai Efek Domino: Pengamat Bilang Gen Z Bisa Goyang Pemerintahan

Pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dapat menghadapi ujian yang tak biasa. Amir Hamzah, seorang pengamat intelijen dan geopolitik, menyoroti kekuatan Generasi Z yang menurutnya tak boleh lagi dipandang sebelah mata. Gerakan mereka, kata dia, telah terbukti mampu menggoyang bahkan menjatuhkan pemerintahan di beberapa negara. Indonesia harus waspada.

"Ini bukan lagi demo konvensional," ujar Amir Hamzah kepada wartawan, Jumat (2/1/2026).

"Ini adalah networked protest. Gen Z tidak perlu struktur organisasi besar, cukup isu yang tepat, momentum, dan viralitas."

Menurutnya, Gen Z kini menjadi aktor politik yang sangat menentukan. Mereka lincah, digital native, dan mengandalkan media sosial untuk segalanya: memobilisasi massa, membentuk opini, hingga memberi legitimasi pada aksi jalanan. Lanskap geopolitik domestik pun berubah. Sekarang, algoritma platform digital sering jadi pemantik perlawanan publik, bukan lagi partai politik.

Narasi tentang ketidakadilan, isu ekonomi yang menyengsarakan, atau simbol-simbol elit yang dianggap tak peka, dengan mudah menyebar dan menyulut kemarahan kolektif.

"Gen Z bergerak bukan karena ideologi kaku, tetapi karena rasa frustrasi ekonomi dan ketidakadilan simbolik," jelas Amir.

"Ketika mereka melihat elit hidup nyaman di tengah kesulitan rakyat, itu menjadi bahan bakar protes."

Dia mengajak kita melihat preseden global. Polanya nyaris seragam. Ambil contoh Nepal, di mana tekanan publik memaksa Perdana Menteri K.P. Sharma Oli mundur. Lalu ada Madagaskar yang dilanda instabilitas serius akibat protes anak muda pada September 2025. Atau Bulgaria, di mana PM Rosen Zhelyazkov mengundurkan diri Desember 2025 setelah tekanan masif, dengan Gen Z di garda depan.

"Ini bukan kebetulan. Ada pola," tegasnya. "Ketika ekonomi stagnan, pengangguran anak muda tinggi, dan elit terlihat abai, Gen Z akan bergerak."

Indonesia sendiri sudah merasakan alarm kerasnya. Kerusuhan demonstrasi Agustus 2025 lalu, menurut analisis Amir, banyak digerakkan oleh Gen Z yang terinspirasi perlawanan di negara lain. Pemicunya klasik: isu ekonomi dan ketimpangan. Kabar kenaikan gaji dan tunjangan DPR di saat yang sulit ibarat bensin yang disiram ke bara.

"Bagi Gen Z, isu itu sangat simbolik. Mereka sulit kerja, harga mahal, tapi wakil rakyat menaikkan fasilitas. Itu dianggap tamparan," ujarnya.

Memasuki 2026, ancaman belum berakhir. Ada isu laten lain yang berpotensi dimanfaatkan: penerapan KUHP baru. Di media sosial, wacana ini kerap dibingkai sebagai ancaman kebebasan sipil. Padahal, secara konstitusional, masih ada ruang untuk uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Namun begitu, Amir mengingatkan, realitas di lapangan sering berbeda. "Masalahnya bukan di hukumnya saja, tapi di narasinya. Jika publik khususnya Gen Z sudah percaya ini mengekang kebebasan, maka jalur konstitusi sering kali kalah cepat dibanding mobilisasi jalanan," paparnya.

Rumusnya bisa jadi sangat berbahaya: ekonomi yang lesu, ditambah isu kebebasan yang sensitif, lalu diperkuat oleh provokasi di dunia digital. Itu kombinasi yang rawan meledak.

Faktor pemicu lainnya? Ucapan pejabat. Satu pernyataan yang terdengar arogan atau meremehkan, bisa dengan cepat viral dan berubah menjadi simbol perlawanan. Gen Z, kata Amir, sangat reaktif terhadap bahasa kekuasaan. Di era sekarang, komunikasi politik yang gagal bisa berakibat lebih fatal daripada kebijakan yang keliru sekalipun.

Peringatan ini, ditegaskan Amir, bukan untuk menakut-nakuti. Ini lebih sebagai sistem peringatan dini. Dia punya beberapa saran konkret untuk pemerintah.

Pertama, pemulihan ekonomi riil harus jadi prioritas, terutama terkait lapangan kerja untuk anak muda. Kedua, perbaiki komunikasi publik, jauhi narasi yang elitis dan jaga empati. Ketiga, kelola isu sensitif terutama soal kebebasan sipil secara hati-hati sejak dini. Keempat, pantau dinamika media sosial. Bukan untuk membungkam, tapi untuk benar-benar memahami akar keresahan yang ada.

"Gen Z bukan musuh negara. Mereka adalah indikator," pungkas Amir Hamzah.

"Jika mereka marah, berarti ada yang salah dalam pengelolaan negara."