Dendam Politik SBY dan Manuver Awal Tahun yang Menggetarkan Istana

Jokowi sepertinya ingin menebusnya di ujung masa jabatannya. AHY akhirnya ditunjuk jadi Menteri ATR/BPN. Tapi, Moeldoko tak pernah mendapat sanksi. Ia tetap menjabat sampai periode berakhir. Jadi, pengangkatan AHY itu sulit disebut sebagai balas budi. Apalagi itu terjadi setelah Demokrat ikut mendukung kemenangan Gibran. Masa-masa sulit itu terpaksa dilewati SBY sendirian.

Kendati hubungan personal SBY dan Jokowi disebut sangat baik seperti ditegaskan Andi Arief saat memperingatkan pihak yang mengaitkan kasus ijazah dengan SBY tapi nuansa politiknya berbeda. Agaknya Demokrat sedang memulai manuver di awal tahun ini. Dan manuver mereka mirip dengan langkah yang dulu diambil Jokowi dalam kasus yang sama.

Persis seperti itu. SBY memulai tahun dengan somasi terhadap pihak-pihak yang menyeret namanya dalam kasus ijazah. Biasanya, somasi akan diikuti laporan ke polisi. Kalau sudah sampai situ, akhirnya jadi tak terprediksi lagi. Semua pihak saling berhimpitan, situasi makin dinamis dan ruwet.

Tapi kubu Jokowi tak tinggal diam. Mereka sepertinya tak rela SBY meniru langkah politik bos mereka. SBY langsung dicap “cemen”. Baru segitu saja sudah main somasi dan jalur hukum. Bandingkan dengan Jokowi, katanya. Dihina macam-macam tetap tenang. Baru setelah ijazah dibilang palsu, dia bergerak.

Lantas, apa harus menunggu ada yang menuduh ijazah SBY palsu dulu, baru boleh ke pengadilan? Memang sulit kalau orang enggan bercermin.

(")