Demokrat Tegaskan Roy Suryo Bukan Kader, Sebut Isu Ijazah Jokowi sebagai Pola Fitnah

Partai Demokrat kembali angkat bicara. Kali ini, mereka secara tegas menyatakan bahwa Roy Suryo, yang kini berstatus tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi, bukanlah kader partai mereka. Pernyataan ini sekaligus membantah spekulasi yang menyebut partai berlambang mercy itu berada di balik kasus tersebut.

Penegasan itu datang dari Ahmad Khoirul Umam, Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat. Ia merespons tudingan yang menyebut banyak kadernya terlibat dalam kasus yang digulirkan Roy Suryo itu. Memang, selain Roy, ada nama Denny Indrayana, mantan wakil menteri era SBY yang juga kader Demokrat, yang bertindak sebagai kuasa hukum. Belum lagi beberapa kader lain yang sebelumnya mendesak agar ijazah Jokowi dibuka ke publik. Semua ini memicu desas-desus: benarkah Demokrat dan SBY punya peran di balik layar?

Umam dengan lugas menjawab. "Satu hal yang pasti, Mas Roy Suryo bukan bagian dari Partai Demokrat," katanya.

"Beliau ini partikel bebas yang terpisah jauh secara organisasi dan struktural dari partai," tegasnya dalam sebuah penjelasan.

Lalu, bagaimana dengan Denny Indrayana dan dukungan dari kader lain? Umam melihatnya sebagai relasi profesional semata. Menurutnya, itu wajar. "Kalau ada elemen yang memberikan dukungan, ya itu kan pola relasi profesional mereka. Kita tidak tahu-menahu. Itu betul-betul terpisah dari partai," ujarnya.

Ia lalu mengutip pernyataan Refly Harun, yang menyebut wajar saja jika seseorang yang berurusan hukum meminta bantuan pada lingkaran terdekatnya, termasuk teman lama. "Nah, dalam konteks itu, proses pertemanan lama yang jadi koneksi itu hak masing-masing orang," sambung Umam.

Intinya, partai bersikukuh tak terlibat. "Secara keorganisasian, dalam konteks berdemokrasi dan berpolitik, sama sekali tidak ada. Partai Demokrat clean and clear. Tidak terlibat dalam konteks isu ijazah Pak Jokowi. Sama sekali!" tekan Umam dengan nada tinggi.

Guna membuktikan keseriusannya, partai bahkan telah melayangkan somasi ke sejumlah akun media sosial yang menuding SBY sebagai dalang. Umam geram. Ia menilai ini bukan sekadar opini spontan dari masyarakat, melainkan pola disinformasi yang terkoordinasi.

"Sumber fitnah dan polanya sangat berbeda. Ini bukan sesuatu yang genuin dari masyarakat, tapi pola fitnah yang disebarkan masif oleh akun-akun anonim," paparnya dalam tayangan Kompas TV, Kamis (1/1/2025).

Karakter serangan di media sosial itu, kata dia, cenderung berulang dan terkoordinasi. "Kita mencermati, disinformasi ini cukup berbahaya. Bisa merusak reputasi dan juga ruang demokrasi kita," imbuhnya.

Tak dipungkiri, SBY sendiri merasa sangat terganggu dengan tudingan-tudingan itu. "Kalau didiamkan, bisa jadi preseden buruk. Artinya, kita membiarkan ruang politik fitnah menjadi normal," ucap Umam. Somasi itu, lanjutnya, bukan cuma soal reputasi, tapi juga bagian dari edukasi politik dalam kebebasan berekspresi.

Lantas, siapa dalang di balik akun-akun itu? Apakah pendukung Jokowi atau pihak netral? Umam enggan berspekulasi. Ia hanya mengamati, meski akun-akun itu merebak sporadis, angka views-nya tak terlalu besar. "Ada yang ribuan, bahkan sampai 10.000. Tapi bandingkan dengan pemberitaan yang bisa mencapai jutaan," katanya.