Umat di Persimpangan: Agama, Negara, dan Krisis Kepercayaan di Indonesia 2025

Tahun 2025 benar-benar menguji umat Islam di Indonesia. Bukan soal kurangnya simbol atau ritual keagamaan, justru sebaliknya. Ruang publik dipenuhi oleh terlalu banyak persoalan yang menumpuk, dan nyaris tak satu pun punya jawaban final yang memuaskan. Sungguh ironis, di negeri dengan mayoritas Muslim ini, agama justru terus terlempar ke pusaran: jadi tarikan antara harapan moral, permainan kekuasaan, dan krisis kepercayaan yang makin menjadi-jadi.

Kalau kita amati, pola di sepanjang tahun ini sulit diabaikan. Ada kegelisahan yang konkret di akar rumput, sementara negara dan lembaga-lembaga agama kerap datang dengan bahasa normatif. Bahasa yang, jujur saja, seringkali terasa jauh dan tak menyentuh luka yang sebenarnya.

Bahasa Agama di Tengah Letupan Sosial

Ruang publik sepanjang 2025 berkali-kali diguncang. Polemik moral, saling tuding penistaan, konflik identitas semuanya menjalar cepat lewat media sosial. Agama jadi bahasa paling gampang untuk menyalurkan kekecewaan, apalagi di tengah tekanan ekonomi dan kepercayaan pada institusi yang makin rapuh.

Namun begitu, masalahnya sering kali terletak pada cara agama diperlakukan. Ia lebih banyak dipakai sebagai simbol ketimbang ruang untuk refleksi yang mendalam. Umat jadi objek tarik-menarik narasi, sementara persoalan struktural macam ketimpangan dan ketidakadilan hukum dibiarkan begitu saja, terus berlarut tanpa penyelesaian.

Ketika Masjid Jadi Pelarian

Tekanan ekonomi tahun ini bikin kegelisahan itu kian nyata. Harga kebutuhan pokok naik-turun, biaya pendidikan melambung, dan ketidakpastian kerja mencekam. Dalam situasi seperti ini, dakwah tentang kesabaran terdengar semakin abstrak, bahkan hampa. Di titik inilah, masjid kembali memainkan peran sosial yang lebih luas. Ia jadi tempat mengadu, berbagi, dan mencari solidaritas.

Fenomena ini menyampaikan pesan penting. Saat negara dianggap tak sepenuhnya hadir, umat lari mencari perlindungan ke institusi sosial-keagamaan. Masjid dan komunitas sekitarnya menjelma menjadi ruang aman sekaligus cermin yang memantulkan betapa jauhnya negara dari kebutuhan riil warganya sendiri.

Negara: Hadir Tapi Tak Menyentuh

Pemerintah sebenarnya berupaya tampil sebagai penengah. Program moderasi beragama, bantuan keagamaan, penguatan kelembagaan semua digulirkan. Tapi pendekatannya kerap terasa administratif dan kaku. Negara hadir lebih sebagai pengatur, bukan pendengar yang baik.

Banyak kebijakan baru muncul setelah kegaduhan membesar. Polanya reaktif, bukan preventif. Alhasil, umat membaca kehadiran pemerintah ini cuma sebagai upaya meredam konflik sesaat, bukan menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya.

Luka Mendalam di Balik Kuota Haji

Isu paling sensitif mungkin soal kuota haji. Kasus pengelolaannya di era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang kini ditangani KPK kembali mencuat. Bagi umat, haji bukan cuma ibadah biasa. Ini adalah puncak spiritual yang ditunggu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun lamanya.

Jadi, ketika pengelolaan kuota haji diselimuti dugaan penyalahgunaan, yang runtuh bukan cuma reputasi seorang pejabat. Kepercayaan umat terhadap negara sebagai pengelola ibadah pun ikut ambrol. Proses hukumnya memasuki wilayah yang sakral dan selalu meninggalkan luka yang dalam, susah disembuhkan.

Kasus ini memperlihatkan satu hal pahit: tata kelola ibadah pun ternyata tak kebal dari praktik kekuasaan yang busuk. Negara, yang mestinya jadi pelayan umat, justru dicurigai mencederai rasa keadilan mereka.

Kementerian Haji: Solusi atau Sekadar Tambahan Birokrasi?