JAKARTA – Di penghujung tahun 2025, mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD memberikan catatan pedas soal penegakan hukum. Ia mengakui, retorika Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi memang keras dan tegas. Namun begitu, ada jurang yang terasa menganga antara kata-kata dan kenyataan di lapangan. Banyak kasus besar, menurut pengamatannya, seolah jalan di tempat tanpa kejelasan.
“Kalau bicara komitmen dalam bentuk pernyataan, Presiden Prabowo sangat kuat. Tapi coba lihat implementasinya, di situ masalahnya,” ujar Mahfud.
Pernyataan itu disampaikannya melalui kanal YouTube pribadi, Kamis (1/1/2025), menyambut tahun baru 2026.
KPK yang Kehilangan Taji
Sorotan paling tajam diarahkan Mahfud pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga yang dulu ditakuti itu dinilainya kehilangan taring, khususnya untuk kasus-kasus besar di tingkat pusat. “KPK sekarang di pusat nampaknya agak lumpuh. Kasus-kasus kakap banyak yang mandek, yang sudah didaftar pun ujungnya nggak jelas,” tegasnya.
Ia menyebut beberapa contoh yang menggantung, mulai dari dugaan korupsi kuota haji hingga kasus di Bank Jabar (BJB).
Kasus Besar, Tangan Kecil yang Diseret
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Kecam Serangan ke Pasukan Perdamaian di Lebanon, 3 Prajurit TNI Gugur
Ahli: Konsumsi BBM Berlebih Picu Bencana Iklim dan Ancaman bagi Generasi Mendatang
SBY Desak PBB Tarik Pasukan Perdamaian dari Zona Perang Lebanon Usai Tiga Prajurit TNI Gugur
Menteri Amran Segera Tandatangani Penyaluran Beras SPHP Kemasan 2 Kg