JAKARTA – Di penghujung tahun 2025, mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD memberikan catatan pedas soal penegakan hukum. Ia mengakui, retorika Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi memang keras dan tegas. Namun begitu, ada jurang yang terasa menganga antara kata-kata dan kenyataan di lapangan. Banyak kasus besar, menurut pengamatannya, seolah jalan di tempat tanpa kejelasan.
“Kalau bicara komitmen dalam bentuk pernyataan, Presiden Prabowo sangat kuat. Tapi coba lihat implementasinya, di situ masalahnya,” ujar Mahfud.
Pernyataan itu disampaikannya melalui kanal YouTube pribadi, Kamis (1/1/2025), menyambut tahun baru 2026.
KPK yang Kehilangan Taji
Sorotan paling tajam diarahkan Mahfud pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga yang dulu ditakuti itu dinilainya kehilangan taring, khususnya untuk kasus-kasus besar di tingkat pusat. “KPK sekarang di pusat nampaknya agak lumpuh. Kasus-kasus kakap banyak yang mandek, yang sudah didaftar pun ujungnya nggak jelas,” tegasnya.
Ia menyebut beberapa contoh yang menggantung, mulai dari dugaan korupsi kuota haji hingga kasus di Bank Jabar (BJB).
Kasus Besar, Tangan Kecil yang Diseret
Artikel Terkait
Sunyi yang Berbicara: Ketika Ulama Minang Menjinakkan Euforia Tahun Baru
Puncak Macet Parah, Polisi Terapkan Sistem Satu Arah
600 Hunian Darurat Tuntas di Aceh Tamiang, BRI dan BUMN Pacu Pembangunan
Pemilik Warung Steak Kalibata Dipanggil Polda, Kerugian Hampir Rp 100 Juta