Islah Bahrawi Serang Wacana Pilkada Lewat DPRD: Mundurkan Amanat Reformasi!

Beberapa waktu sebelumnya, tepatnya di HUT Partai Golkar di Sentul, Presiden Prabowo memang melontarkan usulan kontroversial. Ia mengkritik sistem pemilu kita yang dianggapnya terlalu mahal dan boros. Solusinya? Menurut Prabowo, kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, sampai wali kota sebaiknya dipilih kembali oleh DPRD, bukan lewat pemilihan langsung oleh rakyat.

Ia lantas membandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India. Di sana, kata Prabowo, sistemnya lebih efisien. "Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu lah yang milih gubernur, yang milih bupati."

Wacana itu rupanya mendapat sambutan positif dari sejumlah partai politik. Gerindra, Golkar, PKB, Partai Ummat, dan NasDem disebut-sebut mendukung. Sementara PAN menyatakan usulan itu layak dipertimbangkan. Di sisi lain, bagi Islah Bahrawi dan mungkin sebagian kalangan, usulan tersebut adalah salah satu tanda mundurnya demokrasi. Baginya, ini seperti mengembalikan sistem ke era Orde Baru, di mana kekuasaan terpusat dan rakyat kehilangan suara langsungnya.

Jadi, pertarungan wacana ini masih akan panjang. Di satu sisi ada argumen efisiensi dan biaya, di sisi lain ada kekhawatiran akan penyempitan ruang demokrasi. Islah, dengan nada kerasnya, telah memilih posisinya dengan sangat jelas.