Nikel dan BRICS: Diplomasi Hilirisasi Indonesia di Tengah Perang Dagang Global

Indonesia pelan-pelan memainkan peran sebagai jembatan. Bukan cuma antara negara maju dan berkembang, tapi juga dalam percaturan geopolitik yang semakin multipolar. Strategi hilirisasi bisa dilihat sebagai bentuk “penyeimbangan lunak” – meningkatkan daya tawar tanpa perlu konfrontasi terbuka. Cara ini memungkinkan Indonesia mendiversifikasi mitra, membuka pasar baru, dan mengurangi ketergantungan berlebihan pada satu kekuatan ekonomi.

BRICS juga memberi panggung untuk mendorong perubahan tata kelola global. Mulai dari upaya dedolarisasi, emansipasi keuangan, hingga perjuangan agar suara negara berkembang lebih didengar. Partisipasi di dalamnya memperkuat legitimasi dan identitas Indonesia sebagai kekuatan menengah yang sedang naik daun.

Tantangan dan Langkah di Masa Depan

Tapi tentu saja, masih banyak pekerjaan rumah. Di balik angka investasi yang menggiurkan, Jakarta masih bergulat dengan masalah struktural. Defisit perdagangan dengan Tiongkok justru melebar, sementara ketergantungan pada mesin, teknologi, dan keahlian impor masih sangat tinggi. Ini berisiko menjebak Indonesia hanya sebagai “pabrik pemrosesan”, bukan pusat manufaktur berteknologi tinggi yang mandiri.

Persoalan lain juga datang dari dalam. Tekanan lingkungan dan protes masyarakat lokal di area tambang kian menguat. Isu keberlanjutan dan keadilan sosial tak bisa lagi diabaikan begitu saja.

Di tingkat geopolitik, risiko ketergantungan pada satu mitra utama tetap mengintai, apalagi di tengah persaingan AS-China yang makin panas. BRICS menawarkan jalan keluar, tapi manfaatnya harus dikelola dengan sangat hati-hati. Sementara itu, gugatan di WTO dan gelombang proteksionisme global terus menguji ketangguhan diplomasi Indonesia.

Karena itulah, pemerintah perlu berhati-hati. Kebijakan hilirisasi harus naik kelas, tidak berhenti pada pembangunan smelter semata, tapi mendorong lompatan teknologi yang riil. Diversifikasi mitra investasi – ke Korea Selatan, Jepang, atau Timur Tengah – menjadi kunci agar tidak terjebak pada ketergantungan baru.

Reformasi regulasi dan tata kelola lingkungan juga harus diperkuat untuk membangun kredibilitas. Pada akhirnya, BRICS harus dimanfaatkan bukan sekadar sebagai “pelindung”, melainkan sebagai panggung untuk meningkatkan daya saing dan posisi tawar Indonesia di meja perundingan global. Inilah transformasi yang diidamkan: dari pengikut aturan menjadi pembentuk aturan.

Momen Penting bagi Indonesia

Diplomasi hilirisasi ini adalah momen penting. Bergabung dengan BRICS bukan cuma soal pergeseran blok. Ia adalah kalibrasi ulang ambisi Indonesia untuk bertransformasi: dari negara yang bergantung pada sumber daya alam menjadi kekuatan industri; dari pihak yang hanya menerima keputusan global menjadi aktor yang aktif membentuknya.

Jika dijalankan dengan konsisten dan didukung diplomasi yang cerdik, langkah ini bisa jadi pencapaian geopolitik paling transformatif dalam satu dekade terakhir. Ia akan mendefinisikan ulang peran Indonesia dalam tatanan ekonomi dunia, sekaligus memperkuat kedaulatan nasional di era dimana kendali atas mineral kritis sama artinya dengan pengaruh global.

Dunia sedang berubah cepat. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia akan benar-benar memanfaatkan momen ini, atau justru membiarkannya berlalu?