Seniman Angkat Kaki, Kennedy Center Berganti Nama dalam Kontroversi Politik

Washington DC baru saja menyaksikan sebuah ironi yang cukup menggelitik. Di tengah bulan Desember yang dingin, tepatnya tanggal 18, nama "Trump" tiba-tiba bersinar di depan Gedung Kennedy Center for the Performing Arts. Plakat baru itu terpasang dengan cepat, hanya sehari setelah dewan direksi yang notabene ditunjuk oleh Trump sendiri menyetujui penggantian nama. Cepat sekali, bukan? Bayangkan jika efisiensi administratif semacam ini dipakai untuk urusan yang lebih mendesak, misalnya menangani krisis atau membenahi infrastruktur. Tapi rupanya, "kehebatan eksekusi" itu justru diarahkan untuk mengecat ulang identitas sebuah landmark budaya dengan warna politik.

Reaksi dari dunia seni pun tak lama datang. Dan ini bukan protes biasa.

The Cookers, sebuah band jazz ternama, secara elegan membatalkan pertunjukan mereka. Dalam pernyataannya, mereka mengingatkan kita semua bahwa jazz pada dasarnya adalah musik perlawanan. Lalu ada penyanyi folk Kristy Lee, yang dengan nada tenang menyatakan bahwa kehilangan integritas itu harganya jauh lebih mahal daripada segalanya.

Tapi mungkin yang paling menyentak adalah keputusan Chuck Redd.

Pemusik yang sudah memimpin konser Malam Natal di sana hampir dua dekade itu memilih mundur. Diam-diam, tanpa keributan. Tapi dalam dunia seni yang ia tinggalkan, keputusannya bergema bagai guntur.

Namun begitu, pihak pengelola tak tinggal diam. Grenell, sang ketua Kennedy Center, melayangkan kritik pedas. Dalam surat resmi untuk Chuck Redd tertanggal 27 Desember, ia menuding keputusan para seniman sebagai bentuk intoleransi yang menyebabkan kerugian finansial besar bagi institusi. Grenell bahkan mengancam akan menuntut ganti rugi hingga satu juta dolar atas "pertunjukan politik" ini. Sungguh sebuah tuntutan yang terdengar absurd seolah-olah prinsip dan hati nurani seorang artis bisa dinilai dengan angka sewa gedung. Di sisi lain, seorang juru bicara lain, Darawati, mencap para seniman itu "egois". Ini membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya siapa sih yang tidak toleran dalam kasus ini?

Di balik semua keributan itu, ada satu pertanyaan mendasar yang mengambang: sahkah penggantian nama ini?

Keluarga Kennedy dengan tegas menyatakan bahwa pusat kebudayaan yang didirikan Kongres untuk mengenang Presiden John F. Kennedy itu, harus melalui persetujuan legislatif terlebih dahulu jika namanya hendak diubah. Anggota DPR dari Partai Demokrat, Beatty, sudah menyiapkan gugatan hukum. Ia menyebut langkah ini sebagai pelanggaran hukum yang terang-terangan. Tapi, dalam alam semesta politik saat ini, hukum kadang terasa seperti hiasan dinding saja ada untuk dilihat, tapi mudah diabaikan.

Sebenarnya, intervensi terhadap lembaga kebudayaan bukanlah hal baru dari pemerintahan Trump. Kita sudah lihat sebelumnya: restrukturisasi dewan, pemotongan program budaya multikultural, dan berbagai tekanan halus terhadap konten panggung. Dari pertunjukan "Hamilton" hingga komentar Issa Rae, daftar ketidakpuasan dunia seni sudah panjang. Hanya saja, kali ini mereka tak cuma main di wilayah konten, tapi langsung mencaplok simbolnya. Mereka mengganti nama gedungnya sendiri. Sebuah "peningkatan" dari sekadar intervensi menjadi perampasan penuh.

Kennedy Center sejatinya adalah ruang publik yang harusnya netral, melampaui batas-batas partisan. Kini, ia berubah jadi medan tempur untuk label politik. Peristiwa ini bukan cuma soal prosedur yang ceroboh, tapi lebih jauh: ia mengungkap sebuah pandangan budaya yang mengkhawatirkan. Segala sesuatu, termasuk memori kolektif bangsa dan warisan publik, bisa dibranding ulang seenaknya.

Di tengah semua itu, pengunduran diri para seniman tadi adalah bentuk penolakan paling beradab. Itu adalah reaksi kekebalan alami dari sebuah masyarakat yang masih punya harga diri. Ketika kekuasaan politik berusaha mengubah lembaga budaya menjadi monumen pribadi, ketidakhadiran para seniman justru menjadi karya terkuat yang mereka pamerkan sebuah seni performa tentang martabat, kemandirian, dan perlawanan tanpa kekerasan.

Pada akhirnya, huruf-huruf mengilap yang tertempel di fasad gedung megah itu mungkin akan jadi metafora paling pas untuk era kita sekarang: tergesa-gesa mengukir nama di batu sejarah, tapi lupa bahwa warisan sejati tidak terpahat di marmer. Warisan itu hidup dalam rasa hormat dan kenangan yang tersimpan di benak orang-orang. Semua grafiti politik yang dipaksakan pada budaya, pada akhirnya, hanyalah cat sementara. Ia akan pudar dan terkelupas sendiri oleh derasnya aliran waktu.