Di balik semua keributan itu, ada satu pertanyaan mendasar yang mengambang: sahkah penggantian nama ini?
Keluarga Kennedy dengan tegas menyatakan bahwa pusat kebudayaan yang didirikan Kongres untuk mengenang Presiden John F. Kennedy itu, harus melalui persetujuan legislatif terlebih dahulu jika namanya hendak diubah. Anggota DPR dari Partai Demokrat, Beatty, sudah menyiapkan gugatan hukum. Ia menyebut langkah ini sebagai pelanggaran hukum yang terang-terangan. Tapi, dalam alam semesta politik saat ini, hukum kadang terasa seperti hiasan dinding saja ada untuk dilihat, tapi mudah diabaikan.
Sebenarnya, intervensi terhadap lembaga kebudayaan bukanlah hal baru dari pemerintahan Trump. Kita sudah lihat sebelumnya: restrukturisasi dewan, pemotongan program budaya multikultural, dan berbagai tekanan halus terhadap konten panggung. Dari pertunjukan "Hamilton" hingga komentar Issa Rae, daftar ketidakpuasan dunia seni sudah panjang. Hanya saja, kali ini mereka tak cuma main di wilayah konten, tapi langsung mencaplok simbolnya. Mereka mengganti nama gedungnya sendiri. Sebuah "peningkatan" dari sekadar intervensi menjadi perampasan penuh.
Kennedy Center sejatinya adalah ruang publik yang harusnya netral, melampaui batas-batas partisan. Kini, ia berubah jadi medan tempur untuk label politik. Peristiwa ini bukan cuma soal prosedur yang ceroboh, tapi lebih jauh: ia mengungkap sebuah pandangan budaya yang mengkhawatirkan. Segala sesuatu, termasuk memori kolektif bangsa dan warisan publik, bisa dibranding ulang seenaknya.
Di tengah semua itu, pengunduran diri para seniman tadi adalah bentuk penolakan paling beradab. Itu adalah reaksi kekebalan alami dari sebuah masyarakat yang masih punya harga diri. Ketika kekuasaan politik berusaha mengubah lembaga budaya menjadi monumen pribadi, ketidakhadiran para seniman justru menjadi karya terkuat yang mereka pamerkan sebuah seni performa tentang martabat, kemandirian, dan perlawanan tanpa kekerasan.
Pada akhirnya, huruf-huruf mengilap yang tertempel di fasad gedung megah itu mungkin akan jadi metafora paling pas untuk era kita sekarang: tergesa-gesa mengukir nama di batu sejarah, tapi lupa bahwa warisan sejati tidak terpahat di marmer. Warisan itu hidup dalam rasa hormat dan kenangan yang tersimpan di benak orang-orang. Semua grafiti politik yang dipaksakan pada budaya, pada akhirnya, hanyalah cat sementara. Ia akan pudar dan terkelupas sendiri oleh derasnya aliran waktu.
Artikel Terkait
DJ Donny Laporkan Teror Molotov dan Paket Misterius ke Polda Metro Jaya
Prabowo Geram: Kritik Terus Menerus ke Penanganan Bencana Dinilai Tak Sehat
Prabowo Minta Maaf ke Daerah Lain, Fokus Kunjungan ke Aceh Tamiang
Prabowo Tinjau Aceh Tamiang, Rapat Darurat Bencana Tersela Kumandang Azan