Mendikbud Ungkap Nasib Sekolah Pasca-Banjir: Ada yang Hilang, Rusak Parah, hingga Harus Direlokasi

“Untuk tingkat SLTA, SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa, itu oleh pemerintah provinsi. Kemudian untuk TK, SD, dan SMP, otoritasnya oleh pemerintah kabupaten/kota,” sambung dia.

Proses yang berbelit inilah salah satu alasan mengapa kurikulum pemulihan dirancang secara bertahap, bisa hingga tiga tahun. “Karena memang ini akan sangat bervariasi tergantung dari kesiapan masing-masing daerah,” tandasnya.

Pemetaan Ulang untuk Masa Depan yang Lebih Aman

Di sisi lain, upaya penanganan tak hanya berfokus pada sekolah. Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, menyebut bahwa asesmen menyeluruh sedang dilakukan di seluruh kawasan terdampak.

“Dari aspek mitigasi bencananya, tidak hanya sekolah yang kita asesmen. Saat ini kita memetakan ulang keseluruhan daerah terdampak dan nantinya di titik-titik tertentu untuk faskes (fasilitas kesehatan), fasdik (fasilitas pendidikan), serta fasum-fasos (fasilitas umum dan sosial) akan kita tinjau ulang,” jelas Abdul.

“Apakah posisi saat ini berada pada daerah yang terkena banjir atau daerah yang terkena bencana tahunan, seperti tadi ada sekolah, atau bencana yang hanya terjadi pada saat ini saja,” lanjutnya.

Hasil pemetaan ulang ini akan jadi fondasi penting. Rencana pemulihan pascabencana yang sedang disusun akan mengacu pada data tersebut, termasuk kemungkinan memindahkan fasilitas publik ke lokasi yang lebih aman.

Pemikiran jangka panjangnya jelas. Bencana adalah peristiwa berulang. “Sekali terjadi di masa lalu, pasti akan terjadi lagi di masa depan,” ujar Abdul.

“Sehingga kita harus memastikan keselamatan peserta didik. Tidak hanya sekarang, mungkin 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun ke depan tetap bisa aman dari potensi bencana yang sama dengan saat ini,” pungkasnya menegaskan.