Mendikbud Ungkap Nasib Sekolah Pasca-Banjir: Ada yang Hilang, Rusak Parah, hingga Harus Direlokasi

Di Graha BNPB, Jakarta Timur, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti membeberkan kondisi riil sekolah-sekolah yang diterjang banjir di Sumatera. Hasil pantauan di lapangan ternyata cukup kompleks. Sekolah-sekolah itu terbagi dalam tiga kategori kondisi: ada yang hilang sama sekali, ada yang lokasinya berisiko tinggi, dan ada pula yang bangunannya rusak parah.

“Temuan kami di lapangan ada tiga. Yang pertama memang sekolahnya sudah sama sekali tidak ada. Jadi sudah tidak ada karena memang kampungnya juga sudah tidak ada, sekolahnya otomatis tidak ada, sehingga memang harus dibangun baru,” kata Mu’ti dalam konferensi pers, Selasa (30/12).

Lalu, ada temuan kedua. Sekolahnya masih berdiri, tapi lokasinya bermasalah. Kawasan itu dinilai tidak aman dan punya risiko bencana yang tinggi ke depannya.

“Yang kedua, sekolahnya masih ada tetapi terletak di daerah yang tidak aman. Saya menemukan itu di Agam, di Tamiang, dan beberapa di Langkat, di Sumatera Utara,” jelasnya.

Kategori terakhir adalah sekolah dengan kerusakan sangat berat. Untuk yang satu ini, meski lokasinya dianggap masih layak, bangunannya harus dibangun ulang dari nol.

“Kemudian yang ketiga memang adalah sekolah-sekolah yang kondisinya sudah sangat rusak, sehingga harus dibangun baru tetapi tetap di lokasi yang sama,” tutur Mu’ti.

Ia lantas memberi contoh konkret. Sebuah SD di Langkat, katanya, selalu kebanjiran bahkan di saat tidak ada musibah besar sekalipun. Penyebabnya, posisi sekolah lebih rendah dari jalan dan drainase yang buruk. “Karena itu perlu direlokasi,” tegas Mu’ti.

Namun begitu, proses relokasi bukan perkara mudah dan cepat. Pencarian lahan baru menjadi kendala utama, dan ini melibatkan dua level pemerintahan.

“Nah terkait dengan hal ini, kalau harus relokasi, memang ini akan melibatkan pemerintah daerah karena harus mencari lahan baru. Yang ini memang ada dua otoritas,” kata Mu’ti.

“Untuk tingkat SLTA, SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa, itu oleh pemerintah provinsi. Kemudian untuk TK, SD, dan SMP, otoritasnya oleh pemerintah kabupaten/kota,” sambung dia.

Proses yang berbelit inilah salah satu alasan mengapa kurikulum pemulihan dirancang secara bertahap, bisa hingga tiga tahun. “Karena memang ini akan sangat bervariasi tergantung dari kesiapan masing-masing daerah,” tandasnya.

Pemetaan Ulang untuk Masa Depan yang Lebih Aman

Di sisi lain, upaya penanganan tak hanya berfokus pada sekolah. Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, menyebut bahwa asesmen menyeluruh sedang dilakukan di seluruh kawasan terdampak.

“Dari aspek mitigasi bencananya, tidak hanya sekolah yang kita asesmen. Saat ini kita memetakan ulang keseluruhan daerah terdampak dan nantinya di titik-titik tertentu untuk faskes (fasilitas kesehatan), fasdik (fasilitas pendidikan), serta fasum-fasos (fasilitas umum dan sosial) akan kita tinjau ulang,” jelas Abdul.

“Apakah posisi saat ini berada pada daerah yang terkena banjir atau daerah yang terkena bencana tahunan, seperti tadi ada sekolah, atau bencana yang hanya terjadi pada saat ini saja,” lanjutnya.

Hasil pemetaan ulang ini akan jadi fondasi penting. Rencana pemulihan pascabencana yang sedang disusun akan mengacu pada data tersebut, termasuk kemungkinan memindahkan fasilitas publik ke lokasi yang lebih aman.

Pemikiran jangka panjangnya jelas. Bencana adalah peristiwa berulang. “Sekali terjadi di masa lalu, pasti akan terjadi lagi di masa depan,” ujar Abdul.

“Sehingga kita harus memastikan keselamatan peserta didik. Tidak hanya sekarang, mungkin 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun ke depan tetap bisa aman dari potensi bencana yang sama dengan saat ini,” pungkasnya menegaskan.