Pemerintah punya rencana konkret untuk menyelamatkan proses belajar di daerah bencana. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, sudah disiapkan tiga skenario pembelajaran yang akan diterapkan pada semester genap tahun 2026 mendatang. Rencananya, langkah ini bisa dimulai paling cepat pada bulan Februari.
“Terkait pembelajaran dalam masa sekarang, ini ada tiga skenario yang sudah kami rancang untuk nanti diterapkan di semester genap tahun 2026,” jelas Mu’ti saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa lalu.
“Insya Allah Februari sudah bisa kita mulai,” tambahnya penuh harap.
Skema ini dirancang khusus untuk menyesuaikan kondisi riil di lapangan, mulai dari situasi krisis akut hingga pemulihan jangka panjang. Daerah terdampak di Sumatera dan Aceh akan menjadi fokus penerapannya, disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kerusakan masing-masing wilayah.
Pertama, skenario tanggap darurat yang berlaku untuk tiga bulan awal. Fase ini benar-benar darurat. Kurikulum dipangkas habis, hanya menyisakan hal-hal yang paling pokok saja.
“Untuk tanggap darurat 0 sampai 3 bulan, itu penyesuaian kurikulum minimum esensial,” ujar Mu’ti. “Kurikulum disederhanakan menjadi kompetensi esensial seperti literasi dasar, numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, dan informasi mitigasi bencana.”
Tak cuma kurikulum yang diubah. Pemerintah juga menyiapkan bahan ajar darurat dan metode belajar yang super fleksibel. Semua diatur agar sesederhana mungkin, termasuk sistem penilaiannya.
“Asesmennya sangat sederhana, tidak ada asesmen formatif atau sumatif yang kompleks,” lanjutnya. “Fokus pada kehadiran, keamanan, dan kenyamanan murid.”
Nah, kalau kondisi berangsur membaik, masuklah ke skenario kedua untuk periode 3 hingga 12 bulan. Fase ini untuk sekolah-sekolah yang butuh waktu lama dibangun kembali. Di sini, kurikulumnya mulai diadaptasi dengan konteks kebencanaan.
“Kurikulum adaptif berbasis krisis, integrasi mitigasi bencana ke mata pelajaran yang relevan,” jelas Mu’ti.
Pembelajaran juga dibuat lebih luwes. Misalnya, jadwal menyesuaikan kondisi siswa yang mungkin masih mengungsi, atau menerapkan sistem blended learning jika memungkinkan. Penilaiannya pun bergeser, lebih mengandalkan portofolio dan mengawasi perkembangan sosio-emosional anak didik.
Lalu, untuk pemulihan benar-benar total, ada skenario ketiga yang dirancang untuk jangka panjang: 1 sampai 3 tahun ke depan. Skenario ini khusus bagi wilayah yang harus membangun sekolah baru dari nol.
“Karena beberapa sekolah ada yang memang betul-betul hilang dan harus dibangun sekolah baru yang memang waktunya membutuhkan waktu lebih dari satu tahun,” ujar Mu’ti.
Pada fase akhir ini, pendidikan kebencanaan akan diintegrasikan secara permanen. Fokusnya adalah penguatan kualitas belajar, menciptakan pembelajaran inklusif yang tahan banting, serta membangun sistem monitoring yang kuat untuk evaluasi berkelanjutan. Intinya, membangun kembali, tapi dengan fondasi yang lebih kokoh.
Artikel Terkait
Tilanga Natural Pool, Kolam Purba Toraja dengan Air Jernih dan Legenda Masapi
Anggota DPR Kritik Wacana Jokowi Kembalikan UU KPK ke Versi Lama
BMKG Peringatkan Potensi Angin Kencang di Makassar Meski Cuaca Didominasi Berawan
Mahfud MD Kritisi Kenaikan Gaji Hakim sebagai Solusi Korupsi