Advokat Tuding Pernyataan Maaf Jokowi Soal Ijazah Sebagai Taktik Adu Domba

Pernyataan Maaf Jokowi Soal Ijazah Dibilang Licik dan Pengecut

Tanggapan datang dari advokat Ahmad Khozinudin. Ia menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang disebut siap memaafkan sebagian terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah. Bagi Khozinudin, sikap itu bukan sekadar pemaaf. Ia menilainya sebagai sikap yang "licik sekaligus pengecut".

Kritiknya ini muncul setelah ada pernyataan dari Willem Frans Ansanay, Ketua Umum Barisan Relawan Jalan Perubahan. Willem bertemu Jokowi di Solo pertengahan Desember lalu. Dalam pertemuan itu, disebutkan bahwa Jokowi bersedia memaafkan, kecuali tiga orang yang dianggapnya sudah "kelewatan". Nah, menurut Khozinudin, pernyataan ini sarat muatan politis. Ia curiga ini upaya untuk memecah belah barisan mereka yang selama ini vokal mengusut dugaan pemalsuan ijazah.

"Pemberian maaf kepada 12 orang kecuali tiga nama itu mengandung substansi adu domba," kata Khozinudin dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).

Ia bilang, ini cuma strategi untuk melemahkan perjuangan pihak-pihak yang sedang berusaha membongkar kasus ini.

Di sisi lain, Khozinudin juga menilai langkah itu tak punya dasar hukum sama sekali. Soalnya, sampai sekarang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap soal laporan pencemaran nama baik yang diajukan Jokowi. "Ini hanya strategi playing victim," ujarnya tegas. Baginya, tanpa putusan pengadilan dan tanpa permintaan maaf dari pihak terlapor, pernyataan itu jadi terasa kosong.

Lalu, kenapa disebut pengecut? Khozinudin punya alasan. Menurutnya, Jokowi dan relawannya tidak berani menyebut secara terbuka siapa saja tiga orang yang tak akan dimaafkan itu. Hingga saat ini, nama-nama itu hanya disebut oleh Ade Darmawan dari Peradi Bersatu, yang menyebut Roy Suryo, Rismon, dan Tifa.

Tapi Khozinudin menepis klaim Ade. "Ade Darmawan bukan pelapor, bukan kuasa hukum Jokowi, dan tidak memiliki legal standing untuk menyampaikan klaim tersebut," tegasnya.

Ia juga menegaskan satu hal penting: kliennya sama sekali tidak butuh maaf dari Jokowi. Malah sebaliknya. "Justru Jokowi yang seharusnya meminta maaf kepada rakyat Indonesia," katanya. Maaf atas apa? Menurut Khozinudin, atas kebohongan yang terstruktur dan masif, khususnya terkait klaim ijazah S-1 dari UGM itu.

Keyakinannya justru menguat setelah proses gelar perkara khusus yang menampilkan ijazah Jokowi. Bahkan Rustam Efendi dari kluster 1 menyatakan semakin yakin ijazah itu palsu. "Foto dalam ijazah itu bukan Jokowi," ungkap Khozinudin menyitir.

Jadi, upaya menunjukkan ijazah lewat kepolisian itu, alih-alih melemahkan posisi Roy Suryo dan kawan-kawan, justru berdampak sebaliknya. Semakin yakin. "Tinggal satu langkah lagi: pembuktian di pengadilan," pungkas Khozinudin menutup pernyataannya.