Gerindra Dorong Pilkada Lewat DPRD, Soroti Biaya Politik yang Membebani

Gerindra Buka Suara Soal Wacana Pilkada Lewat DPRD

Wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD kembali mencuat. Kali ini, usulan yang digaungkan Partai Golkar dalam Rapimnasnya mendapat respons dari Partai Gerindra.

Ketua DPP Gerindra, Prasetyo Hadi, angkat bicara. Ia menjelaskan alasan partainya mendukung sistem pemilihan tak langsung itu. Namun begitu, Prasetyo menegaskan bahwa ia berbicara selaku pengurus partai, bukan sebagai Menteri Sekretaris Negara.

"Kalau pemerintah pada dasarnya mendengarkan seluruh aspirasi dan pendapat," ujarnya kepada wartawan, Senin (29/12/2025).

"Kebetulan dulu kami bertugas di Komisi II. Kajian dan pembelajaran terhadap proses demokrasi kita itu terus berjalan," tambahnya.

Prasetyo mendorong perlunya perubahan sistem pilkada. Menurutnya, sistem langsung yang dipakai sekarang punya banyak sisi negatif. Semua orang punya pandangan berbeda, ada yang lihat kelebihan, ada yang soroti kekurangan. Tapi Gerindra punya pendapat sendiri.

"Kami berpendapat, sebagai pengurus partai, bahwa kita harus berani melakukan perubahan ketika sistem yang dijalankan saat ini memiliki banyak sisi negatif," tegas Prasetyo.

Ia lantas menyinggung soal ongkos politik. Ini bukan rahasia lagi. Untuk jadi bupati, wali kota, atau gubernur, biayanya luar biasa besar. Tekanan finansialnya tak cuma dirasakan calon, tapi juga membebani negara.

"Belum lagi dari sisi negara, terutama terkait pembiayaan pilkada," ungkapnya.

Dari kajian internal partai, Gerindra secara terbuka mengusulkan perubahan. Mereka ingin kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD.

"Dari hasil kajian internal Partai Gerindra, kami terus terang menjadi salah satu pihak yang mengusulkan agar sistem pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui mekanisme DPRD," pungkas Prasetyo.

Jadi, sinyalnya jelas. Gerindra serius mendorong wacana yang pasti akan memicu perdebatan panjang ini.