HNW: Pengakuan Israel atas Somaliland Cuma Taktik Alihkan Isu Gaza

Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. M Hidayat Nur Wahid (HNW), melontarkan kecaman keras terhadap langkah terbaru Israel. Apa pasal? Negeri itu baru saja mengakui kedaulatan Somaliland, sebuah wilayah yang sejatinya merupakan bagian dari Somalia dan saat ini dikuasai kelompok separatis. Bagi Hidayat, manuver ini jelas sebuah taktik pengalihan isu. Tujuannya, agar mata dunia tidak lagi tertuju pada kekejian dan pelanggaran kemanusiaan yang terus Israel lakukan di Gaza dan Palestina. Ia mendesak pemerintah Indonesia untuk segera bersuara, menolak pengakuan itu, sebagaimana sudah dilakukan banyak negara lain.

Menurutnya, kita semua harus waspada. Pola yang dipakai Israel ini sebenarnya kuno: divide et impera, memecah belah negara berdaulat. Dengan cara begitu, mereka akan lebih leluasa memperluas pengaruh. Bukan cuma di Palestina, tapi merambah ke wilayah lain yang mereka klaim sebagai bagian dari "Israel Raya". Yang lebih mengkhawatirkan, manuver ini sukses mengalihkan perhatian global. Sementara dunia sibuk membicarakan Somaliland, Israel justru melancarkan serangan besar-besaran di Tepi Barat, melanggar lagi gencatan senjata yang ada.

"Ini berbahaya," tegas Hidayat dalam siaran pers yang diterima redaksi, Senin (29/12/2025).

"Apalagi ada rencana terselubung: menjadikan Somaliland sebagai tempat relokasi massal warga Gaza yang terusir. Tujuannya jelas, mengosongkan Gaza sepenuhnya untuk dicaplok Israel. Karena itu, langkah Israel ini wajib ditolak oleh siapa pun yang menginginkan perdamaian di Timur Tengah."

Ia menyebut setidaknya 156 negara yang sudah mengakui kedaulatan Palestina, termasuk semua anggota Liga Arab dan OKI, harus bersatu menentang. Sebab, dalam pertemuan puncaknya, mereka sudah sepakat menolak segala bentuk pengusiran paksa warga Gaza dari tanah airnya.

HNW menegaskan, Indonesia tak boleh tinggal diam. Meski saat ini cuma Israel satu-satunya negara yang mengakui Somaliland, sikap penolakan harus segera dinyatakan. Jangan sampai telat.

"Penolakan terhadap pengakuan ini sudah disuarakan banyak pihak," ujarnya.

"Mulai dari China, Uni Eropa, Uni Afrika, sampai Liga Arab dan OKI. Bahkan Presiden Amerika Serikat kala itu, Donald Trump, sekutu terdekat Israel sekalipun, menolak mengakui Somaliland dan tetap menghormati kedaulatan Somalia. Nah, inilah momennya Dewan Keamanan PBB harus segera rapat. Hasilkan keputusan penolakan, tanpa di-veto oleh AS."

Di sisi lain, Hidayat memperingatkan bahwa manuver Israel ini adalah bentuk intervensi kasar terhadap kedaulatan Somalia, sebuah anggota penuh PBB. Kalau dibiarkan, ini akan jadi preseden buruk bagi perdamaian dunia dan menggagalkan solusi dua negara yang digaungkan PBB. Dampaknya, pengaruh Israel akan merembet ke Somaliland, jauh di luar Palestina. Buktinya, kerja sama militer dengan kelompok separatis di sana sudah mulai terjalin pasca-pengakuan.

"Ini jelas harus ditolak bersama oleh masyarakat internasional," tukasnya.

"Kalau tidak, proyek ambisius Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mewujudkan 'Israel Raya' akan mulus. Artinya, solusi dua negara tamat riwayatnya. Penjajahan Israel malah akan melebar ke negara-negara lain."

Ia mengingatkan, kelambanan dalam menangani hal ini berisiko tinggi. Bukan cuma untuk Somalia atau Palestina, tapi juga untuk negara lain, termasuk Indonesia. Bayangkan jika Israel berkolaborasi dengan kelompok-kelompok separatis di dalam negeri. Situasinya bisa runyam.

Lebih jauh, HNW memaparkan argumen hukum. Klaim separatis Somaliland akan hak menentukan nasib sendiri (Right to Self Determination), menurutnya, keliru. Dalam hukum internasional, hak itu hanya digunakan sekali seumur hidup oleh suatu bangsa. Rakyat Somalia sudah menggunakannya pada 1 Juli 1960, saat merdeka dari penjajahan Inggris dan Italia.

"Argumen serupa juga jadi dasar Indonesia menolak tuntutan kelompok separatis di dalam negeri," tukasnya.

"Hak menentukan nasib sendiri sudah final digunakan saat proklamasi dan pengakuan kedaulatan oleh PBB."

Lalu, siapa yang justru berhak atas hak itu sekarang?

"Justru rakyat Palestina," tambahnya.

"Seperti yang dibenarkan Resolusi Sidang Umum PBB 16 Desember 2025, yang didukung 164 negara. Sayangnya, sampai hari ini mereka masih terjajah. Hak untuk mendirikan negara merdeka dengan ibu kota di Yerusalem Timur masih jauh dari kenyataan."

Pada akhirnya, Hidayat berpendapat bahwa pengakuan Israel atas Somaliland justru akan mengokohkan cengkeramannya di Gaza. Langkah ini membuat resolusi PBB tentang Palestina, termasuk hak menentukan nasib sendiri mereka, semakin mustahil diwujudkan. Jalan menuju Palestina yang benar-benar merdeka dan berdaulat, makin tertutup. []