Kurang Bersyukur Disebut, Pengamat Bela Siswa yang Kritik Menu Makan Bergizi Gratis

Pernyataan seorang dewan pakar Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyebut keluhan siswa soal menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di media sosial sebagai "kurang bersyukur" menuai badai kritik. Pengamat politik Adi Prayitno termasuk yang bersuara keras mengecamnya.

Dalam video yang diunggah Senin lalu, Adi tak menyembunyikan kegeramannya. Menurutnya, pernyataan itu memantik kontroversi yang luar biasa dan kecaman publik yang sepertinya tak akan cepat reda, terutama di jagat maya.

"Bagaimana mungkin seorang dewan pakar BGN menyebut siswa yang mengunggah persoalan terkait dengan menu program makan bergizi dianggap sebagai bentuk tidak bersyukur," ujar Adi.

"Enggak begitu jalan ceritanya," tegasnya.

Bagi Adi, keluhan siswa itu bukan soal bersyukur atau tidak. Itu murni bentuk koreksi. Ketika menu MBG ditemukan tak layak misalnya ada belatung atau malah bikin keracunan protes siswa justru diperlukan agar masalah teknis serupa tidak terulang di kemudian hari.

"Masa sih siswa itu tidak boleh protes? Masa sih siswa itu tidak boleh komplain?" tanyanya retoris.

"Kalau ada sesuatu yang terkait dengan menu itu ya tidak sesuai dengan tupoksinya. Kan tidak mungkin kalau ada belatung di menu itu dididamkan saja," lanjut Adi.

Ia punya alasan. Sistem pelaporan prosedural di negeri ini, jujur saja, seringkali berbelit dan lambat responsnya. Nah, di sinilah media sosial kerap jadi jalan pintas yang efektif. Unggahan keluhan justru mendapat apresiasi publik karena langsung menyorot persoalan yang mestinya cepat ditangani.

Di sisi lain, Adi menilai logika "tidak bersyukur" itu sendiri cacat. Logika itu seolah memposisikan siswa cuma sebagai objek penerima sedekah dari negara. Padahal, menurutnya, ceritanya beda sama sekali.

"Kalau kita mau jujur sebenarnya program MBG ini adalah program dari rakyat untuk rakyat," jelas Adi.

Ia mengingatkan, dana APBN yang dipakai untuk MBG sebagian besar bersumber dari pajak rakyat. Orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya pun turut membayar pajak tersebut. Jadi, wajar jika rakyat menuntut pelayanan maksimal dan berhak tahu apa yang dimakan anak-anak mereka di sekolah.

"Apa sih di negara kita ini yang kemudian tidak dipajaki?" tandasnya.

"Makan dipajaki, nongkrong dipajaki, beli pakaian dipajaki, ngopi-ngopi dipajaki, minum juga dipajaki. Itulah yang kemudian menjadi bagian dari APBN digunakan untuk MBG. Jadi janganlah menyebut bahwa ini tidak bersyukur."

Lebih jauh, Adi menyoroti budaya takut yang masih mengakar. Siswa takut komplain ke guru, guru takut ke sekolah, sekolah pun takut ke dinas pendidikan. Dalam situasi seperti itu, media sosial justru menjadi saluran transparansi dan akuntabilitas yang diperlukan.

"Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik, maka sangat didukung mestinya ketika ada persoalan-persoalan teknis menu terkait dengan MBG tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan Juknis, enggak apa-apa di-upload di media sosial," katanya.

"Tujuannya adalah ini untuk memperbaiki kinerja."

Pada akhirnya, semua keluhan publik itu harus dimaknai sebagai kontrol sosial, umpan balik, dan bahan evaluasi. Program MBG yang katanya bagus, strategis, dan populis ini menggunakan dana yang sangat besar. Niat baik pemerintah saja tidak cukup jika pada level teknisnya amburadul.

"Program MBG ini adalah program bagus, program strategis, program populis pemerintah. Tapi niat baik dari pemerintah itu saja kadang tidak cukup," pungkas Adi.

"Karena pada level teknis, pada level praktiknya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Di situlah pentingnya koreksi, di situlah pentingnya evaluasi."

Memang, program andalan pemerintah ini bukan kali pertama menuai sorotan. Berbagai temuan di lapangan mulai dari keracunan, sakit perut, hingga menu yang tidak layak kerap mewarnai perjalanannya. Kritik seperti dari Adi Prayitno ini mungkin bisa jadi pengingat agar program yang mulia itu tak sekadar jadi wacana, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya.