Lembaga antirasuah menyoroti kinerja pengawasan internal di Pemkab Bekasi. Menurut KPK, hasilnya belum optimal. Ini terlihat dari skor APIP mereka yang malah anjlok.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membeberkan datanya. Pada 2024 ini, skor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Bekasi cuma nyangkut di angka 65. Padahal, tahun sebelumnya sempat mencapai 75.
"Nilai pada area Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam dua tahun terakhir, juga turut mengalami penurunan,"
kata Budi kepada awak media, Senin (29/12). Angka-angka ini berasal dari survei Monitoring Center for Strategic Prevention (MCSP) yang dijalankan KPK.
Yang mengkhawatirkan, tren serupa terjadi di sektor yang rawan: pengadaan barang dan jasa. Skor PBJ Pemkab Bekasi ikut merosot. Pada 2022 sempat 99, lalu turun ke 95 di 2023. Nah, tahun ini jatuh bebas ke angka 72.
"Penurunan ini menunjukkan bahwa sektor PBJ masih menjadi area berisiko yang memerlukan penguatan sistem pengendalian dan pengawasan,"
ujar Budi. Ia menambahkan,
"Catatan penurunan tersebut masih memperlihatkan bagaimana sektor PBJ yang seharusnya diperkuat dengan pengawasan APIP, belum berjalan dengan baik."
Survei lain, yaitu Survei Penilaian Integritas (SPI), juga menggambarkan hal yang kurang lebih sama. Skor integritas Pemkab Bekasi turun tipis dari 68,04 di 2023 menjadi 68 di 2024. Lebih detail lagi, untuk komponen internal di area PBJ, skornya ambruk. Dari 91 (2022) ke 87,26 (2023), lalu terjun bebas ke 62,61 tahun ini.
Artikel Terkait
MUI Kritik Keras Pernyataan Romo Magnis Soal LGBT: Mengancam Masa Depan Generasi
Warga Banjar Berbondong-bondong Tinggalkan Rumah, Sebagian Bertahan di Tengah Banjir yang Mengganas
Pertamina Pastikan Stok Gas 3 Kg di Sintang Aman Jelang Libur Akhir Tahun
Empat Pilar Astra Pacu Desa Bangkit, Capai Rp411 Miliar dari Ekspor