IPW Bongkar Dugaan Mafia Hukum di Biro Wassidik Bareskrim, Gelar Perkara Khusus Disebut Jadi Komoditas
Lembaga pengawas Indonesia Police Watch (IPW) kembali menyoroti masalah serius di tubuh Polri. Kali ini, sorotan tajam mereka tertuju pada Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim. Dalam Catatan Akhir Tahun 2025, IPW mengungkap adanya indikasi kuat praktik mafia hukum. Modusnya? Melalui forum Gelar Perkara Khusus atau GPK.
Forum yang sejatinya dirancang sebagai instrumen pengawasan penyidikan itu, menurut IPW, telah berubah fungsi. Ia kini dianggap sebagai "komoditas mahal" di kalangan tertentu. Komoditas untuk apa? Untuk menghambat, atau bahkan mengubah arah penegakan hukum itu sendiri.
Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, tak sungkan menyebutnya sebagai pintu masuk "perdagangan pengaruh".
Ucap Sugeng dalam keterangannya, Senin (29/12/2025). Pernyataan keras ini bukan tanpa dasar.
Ambil contoh data dari Triwulan II 2024. Dari 933 pengaduan masyarakat yang dianggap riil, hanya 32 perkara sekitar 3,5 persen yang akhirnya digelar melalui GPK. Angka yang sangat kecil ini, di mata IPW, justru jadi masalah. Kelangkaan itu membuat akses ke forum GPK menjadi sangat berharga dan rentan diperjualbelikan. Terutama untuk perkara-perkara besar bernilai tinggi, seperti sengketa pertambangan.
“Sedikitnya perkara yang masuk GPK justru membuka ruang penyimpangan karena nilainya menjadi sangat mahal,” tegas Sugeng.
Artikel Terkait
Kiai Ilyas Desak Penyelesaian Kasus KM 50 dan Vina dalam Istighotsah Kubro Cirebon
Cooper Flagg Cetak 45 Poin, Bawa Mavericks Taklukkan Lakers di Laga Sengit
Pengendara Motor Tewas Tabrakan dengan Bus Damri di Sarmi, Warga Sempat Blokir Jalan
Pakar Hukum Tegaskan Perampasan Kendaraan oleh Debt Collector adalah Tindak Pidana